NABIRE - Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), John NR Gobai, menyuarakan keprihatinan mendalam atas bencana banjir laten yang terus mengancam masyarakat di Nabire bagian barat, mulai dari Kampung Wanggar hingga Kampung Sima. 

Sehingga Gobai mendesak Bupati Nabire segera mengeluarkan status tanggap darurat dan menyoroti kerusakan lingkungan akibat operasi alat berat perusahaan serta pendulang ilegal sebagai pemicu utama.

Dalam pernyataannya, Gobai menyampaikan apresiasi atas semua bantuan Bahan Makanan (Bama) yang telah disalurkan kepada warga terdampak. Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama harus beralih pada solusi jangka panjang, seperti pembuatan drainase, tanggul dan penataan aliran air.

"Hal penting harus dipikirkan adalah solusi jangka panjang, seperti melakukan kegiatan pembuatan drainase, tanggul dan penataan aliran air," tegas Gobai.

Gobai secara khusus meminta Perusahaan, seperti PT. Nabire Baru dan Jati Darma Indah serta para pendulang ilegal, untuk mengarahkan operasional alat berat mereka ke wilayah konsesi sawit di Wanggar, Yaro dan Sima. Menurutnya, wilayah-wilayah yang saat ini terdampak banjir juga merupakan lokasi operasi mereka dan kerusakan lingkungan yang terjadi turut menjadi dampak dari kegiatan tersebut.

Sebagai langkah penanganan sedini mungkin, Gobai menyarankan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk membantu penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar alat-alat berat milik perusahaan dapat segera dimobilisasi untuk kegiatan perbaikan. 

Ia beralasan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut selama ini makan untung dari hutan yang rusak, sehingga wajib ikut bertanggung jawab, seraya mendesak agar legalitas dan proses hukum semua usaha bongkar hutan di sekitar Yaro, Wami, Wanggar dan Sima, Kabupaten Nabire, segera diperiksa. Ia meminta Kepolisian Papua Tengah dan Polres Nabire untuk tidak diam dan mengabaikan situasi ini.

Menyikapi kondisi ancaman banjir yang belum terselesaikan, John NR Gobai mendesak Bupati Nabire segera mengeluarkan status tanggap darurat dan menyampaikannya kepada gubernur. Penetapan status ini diharapkan dapat mempercepat gerak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRPT dalam melakukan kegiatan drainase dan pemulihan kondisi di wilayah terdampak.(pal/you)