NABIRE - Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Intan Jaya merupakan prioritas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, Jacob Sani,SKM.,M.Si, saat menjadi Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Intan Jaya tahun 2012. Pembangunan RSUD menjadi prioritasnya, pasalnya RSUD itu merupakan kebutuhan/keinginan masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang sangat mendasar sebagai sarana pelayanan kesehatan. Dituturkan Jacob Sani, untuk mewujudkan adanya pembangunan RSUD itu, dirinya menyusun rencana strategis pembagunan RSUD dengan beberapa tahapan.Pertama, pada tahun 2012 atas kerjasama dengan Pusat Studi Kebijakan dan Managemen Pembangunan Daerah (PSKMPD) Universitas Cenderawasih Jayapura Provinsi Papua dilakukan studi kelayakan lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Intan Jaya di Desa Yoparu yang luasnya 1,8 hektar atau 80,3 meter persegi. Tahan kedua, membuat master plan, ketiga, tahun 2014 membuat DED.“Kegiatan ini belum dibiayai namun hasilnya sudah ada dan saya sudah masukan bersama berkas lain untuk melengkapi persyaratan lain di Kementrian Kesehatan Cq Dirjen BUK,” ungkapnya.Dan tahan keempat atau terakhir melakukan kegiatan UKL-UPL (Amdal) bersamaan dengan pembangunan rumah sakit. Terangnya, proses dan tahapan pembangunan RSUD Kabupaten Intan Jaya sudah dilakukan dan sudah lengkap.“Pada bulan Maret 2014, selaku Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya, saya mengusulkan anggaran pembangunan RSUD sebesar Rp.108 milyard lewat E-Planing TP ke Kementrian Kesehatan Republik Indonesian (Kemenkes RI) melalui persetujuan Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Hasil dari itu, Pemerintahan Presiden Joko Widodo meluncuran dana sebesar Rp.61 milyard melalui Kemenkes kepada Pemerintah Intan Jaya bersumber dari APBN-TP untuk pembangunan RSUD Kabupaten Intan Jaya,” paparnya.“Ini semua hasil usaha saya melalui berbagai upaya yang saya lakukan antara lain beberapa persyaratan yang saya buat dengan merekayasa tandatangan untuk mewakili masyarakat adat untuk pelepasan tanah adat dan merekayasa beberapa surat dari pemerintah demi suksesnya proses anggaran,” tambahnya.Lanjutnya, proses demi proses, sampai pada tanggal 23 Februari, dirinya mendapat cuplikan SK daftar pagu pembagian/pengalokasian/dana TP seluruh Indonesia tahun 2015 dan Kabupaten Intan Jaya mendapat Rp.61 miyar.“Ketika mendapat informasi itu, saya menghubungi Bupati Intan Jaya agar menunjuk 3 (tiga) pengusaha yang handal dan mampu membangun, selanjutnya Bapak Bupati menunjuk PT/CV. Mulia Perkasa. Selanjutnya saya meminta pimpinan perusahaan itu datang ke Jakarta untuk ikut des bersama kami tim kesehatan dari provinsi maupun kabupaten sekaligus untuk menyusun RAB dan gambar berdasarkan harga satuan Kabupaten Intan Jaya di Kemenkes RI,” terangnya.“Dan itu sudah beres tinggal menunggu kapan dana masuk DIPA, selanjutnya diproses melalui KPPN Nabire untuk dipekerjakan,” imbuhnya.Berdasarkan hal itu, Jacob Sani meminta kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pembangunan RSUD untuk mengerti dan memahami persoalan ini dengan baik.“Intan Jaya kami semua punya, sehingga perlu tahu diri dan saling mengerti, jangan karena dana besar sehingga menutup mata, menghargai itu penting, jangan sampai uang besar mengelabuhi sehingga membawa kami ke tempat yang tidak berdaya,” pintanya.“Program ini bukan program siluman seperti yang sering diceritakan orang. Program ini murni keberpihakan kepada rakyat yang disusun oleh saya (Jacob Sani) Mantan Kadinkes Intan Jaya. Lahan atau lokasi RSUD sudah melalui studi dan sudah disiapkan tinggal bagaimana melakukan pendekatan dengan masyarakat pemilik lokasi,” ungkapnya.Menurutnya, penyusunan dan rancangan pembangunan RSUD Intan Jaya sudah memperhitungkan berbagai aspek oleh dirinya, bukan asal-asalan apalagi proyek siluman.“Program ini merupakan impinan saya dan merupakan hasil uji kelayakan setelah memperimbangkan beberapa aspek salah satunya dampak lingkungan dari limbah rumah sakit,” ujarnya.“Saya akan terus pantau sampai dimana pekerjaan ini, saya tidak pindah dari Intan Jaya, tetapi hanya pindah tempat/ruang saja. Tahun 2002 dengan gaji kecil saya banyak berkorban untuk pamekaran Kabupaten Intan Jaya dan dengan dasar itu melepas tanah leluhur kami Wabago untuk dijadikan ibukota kabupaten tanpa ganti rugi. Bisa saja saya tarik kembali dan saya punya hak untuk menjadikan tanah adat. Proyek itu bukan saya dan bukan siapa-siapa,” pungkasnya. (iing elsa)