INTAN JAYA – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026. Kajian ini menjadi langkah penting untuk memetakan wilayah rawan bencana sekaligus memastikan pembangunan daerah lebih aman dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen tersebut diawali dengan sosialisasi yang dibuka langsung Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, S.Kom., S.H., M.H., di Aula Kantor Bapperida Kabupaten Intan Jaya, Kamis (13/8/2026).

Dalam sambutannya, Aner menegaskan bahwa penyusunan KRB membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menyediakan data dan informasi terkait potensi ancaman, tingkat kerentanan, serta kapasitas masyarakat menghadapi bencana.

Menurutnya, hasil kajian nantinya menjadi pijakan penting dalam perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Penanggulangan Bencana lima tahunan.

“Melalui forum ini kita dapat menghimpun berbagai masukan serta saran dari para pemangku kepentingan dalam pemenuhan data, perangkingan isu serta masukan terkait penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Intan Jaya 2026,” ujar Aner.

Target Rampung Oktober

Bupati menargetkan penyusunan dokumen KRB dapat diselesaikan pada akhir Oktober 2026. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta aktif memberikan data yang dibutuhkan, sehingga proses pemetaan bahaya, kerentanan, dan kapasitas masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Saya sangat mengharapkan partisipasi dari semua pemangku kepentingan terkait data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen ini. Semoga target penyelesaian dokumen ini dapat tercapai, yaitu pada akhir bulan Oktober nanti,” harapnya.

Tujuh Langkah Strategis

Aner menegaskan, dokumen KRB tidak boleh hanya menjadi kelengkapan administrasi, tetapi harus menjadi pedoman nyata dalam kebijakan pembangunan dan penanggulangan bencana.

Ada tujuh langkah strategis yang menjadi perhatian, yakni mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah, memperkuat regulasi, menyediakan anggaran memadai, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengoptimalkan teknologi informasi dan data kebencanaan, mengembangkan Desa Tangguh Bencana, serta memastikan pembangunan pascabencana menerapkan prinsip membangun kembali dengan lebih baik dan aman.

Melalui penyusunan KRB 2026, Pemkab Intan Jaya berharap memiliki dasar perencanaan yang kuat untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang tangguh terhadap berbagai ancaman dan perubahan iklim.

Bagi Intan Jaya, kesiapsiagaan bukan sekadar menghadapi bencana ketika terjadi, tetapi membangun perlindungan sejak dini demi keselamatan dan masa depan masyarakat. (ppn)