INTAN JAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Intan Jaya mendorong perubahan pola penanggulangan bencana dengan mengutamakan pencegahan dan pengurangan risiko sejak tahap perencanaan pembangunan, bukan hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala BPBD Intan Jaya, Hendra Iwan Gunawan Sianipar, S.St., M.M.Par., dalam Sosialisasi Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 di Aula Kantor Bapperida, Kamis (13/8/2026).

Menurut Hendra, Intan Jaya memiliki berbagai potensi ancaman bencana, baik hidrometeorologi, geologi maupun jenis bencana lainnya. Karena itu, diperlukan pemetaan yang komprehensif untuk mengetahui tingkat ancaman, kerentanan masyarakat, serta kemampuan daerah dalam menghadapi bencana.

“Melalui kajian ini, kita dapat mengetahui potensi ancaman, tingkat kerentanan masyarakat dan wilayah, kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, serta wilayah-wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi,” ujarnya.

Ia menegaskan, hasil KRB harus menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, penataan ruang, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hingga penyusunan program setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Penanggulangan Bencana Tanggung Jawab Bersama

Hendra juga mengingatkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab BPBD, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, masyarakat hingga media massa.

“Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, masyarakat, media massa serta seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Melalui penyusunan dokumen KRB, BPBD berharap seluruh perangkat daerah dapat memahami pentingnya pembangunan berbasis risiko sehingga setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan turut memperhatikan aspek keselamatan masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh peserta sosialisasi aktif memberikan masukan dan menyelaraskan pemahaman agar dokumen yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan.

“Kita perlu membangun paradigma bahwa bencana bukan hanya persoalan badan penanggulangan bencana, tetapi merupakan persoalan pembangunan yang harus menjadi perhatian seluruh sektor,” katanya.

Dengan perencanaan yang memperhitungkan risiko bencana sejak awal, Pemkab Intan Jaya berharap potensi kerugian dapat ditekan, masyarakat lebih terlindungi, dan ketangguhan daerah semakin kuat.

Pembangunan yang baik bukan hanya menghadirkan kemajuan, tetapi juga memastikan masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman bencana. (ppn)