JAKARTA - Meski banyak anak-anak sekolah yang diharapkan sebagai tongkat estafet pembangunan masa depan bangsa, gereja dan keluarga. Mimpi mereka kian terkubur bersama konflik yang tak berkesudahan di negeri penuh “susu dan madu” di Papua Tengah.  

Ironis, “tikus mati di lumbung padi” terkesan bukan perumpamaan, namun rawan menjadi nyata, karena anak-anak yang tidak bersekolah lantaran dilanda konflik, otomatis tak ada ruang untuk mengembangkan potensi mereka. 

Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Nawipa tak rela nasib anak-anak itu pupus karena konflik. Segalah upaya terus dilakukan bersama delapan kepala daerah di Papua Tengah, guna memastikan akses pendidikan bagi anak-anak yang terkena dampak konflik tersebut.

Kali ini Gubernur Meki boyong sejumlah bupati ke Jakarta untuk mengajukan model Sekolah Rakyat (SR) kepada Kementerian Sosial.

“Bersama para bupati di Papua Tengah, kami sudah dorong (aspirasikan,red) kepada bapak Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu (2/7/25) kemarin,”ujar Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, kepada dapur redaksi Papuapos Nabire, Kamis (3/7/25). 

Menurut Meki, upaya itu dilakukan semata-mata untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak yang terkena dampak konflik. Dengan demikian, kata dia, mereka dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Generasi Emas Papua Tengah, kita harus pastikan mereka sekolah dengan baik. Sama seperti anak-anak di Nabire dan Timika. Tidak ada jalan lain kita tolong anak-anak ini, hanya melalui akses Pendidikan yang baik,”kata Meki.

Karena itu, Ia mengaku, bersama para bupati meminta kepada kementerian sosial untuk membangun satu Sekolah Rakyat di Nabire, agar sekolah tersebut nantinya diperuntukan bagi anak-anak terdampak konflik.

"Kami sudah memohon pada Kemensos kalau bisa ada peluang di Nabire, ada 1 Sekolah Rakyat. Ada lahan seluas 10 hektare. Kalau ada kebijakan bisa dapat tahun ini, anak-anak pengungsi dapat sekolah,"akunya. 

Selain Nabire, ia juga mengusulkan satu titik lagi Sekolah Rakyat di Mimika. "Mimika juga saya minta agar ada Sekolah Rakyat," jelasnya.

Karena kata Meki, dua daerah tersebut dianggap sebagai daerah yang paling aman dari konflik, sehingga cocok sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

Dia mengaku, masyarakat saat ini mengungsi ke Nabire dan Mimika karena ada konflik di kabupaten lainnya. Sehingga, saat ini anak-anak membutuhkan sekolah.

"Kami sekarang membutuhkan semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat yang mengungsi," ucapnya.

Usulan Gubernur Meki bersama para bupati dari Papua Tengah direspon baik oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo. Dia mengatakan tujuan diselenggarakan Sekolah Rakyat untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Program sekolah berasrama gratis ini juga merupakan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

"Anak-anak di Sekolah Rakyat diharapkan memiliki ilmu, pengetahuan yang cukup, karakter kebangsaan, dan jadi pemimpin di masa depan,"kata Wamensos, dicuit dari detik.com, Rabu (2/7/25).

Ia menuturkan anak-anak tersebut juga akan diberikan pendidikan keterampilan sesuai dengan potensi daerahnya. Lewat sekolah ini, anak-anak disekolahkan, orangtuanya diberdayakan, dan rumahnya diperbaiki.

"Presiden ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyongsong Indonesia Emas 2045," ucapnya. (you)