NABIRE - Ketua Ikatan Eruwok Parinus Waker saat berkunjung ke Kantor Redaksi Papuapos Nabire, Kamis (13/6) mengatakan, Ikatan Puncak Eruwok telah membangun Dusun Bitilame dan Dusun Nipuralem secara swadaya mandiri. Yang mana, dahulu Pemerintah Kabupaten Dati II Paniai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kecamatan Mulia diberikan Surat Tugas Nomor:069/1118.56/C/1985 sebagai guru sukarela pada SD YPPGI Nggifrom Kecamatan Ilaga. Dimana, Pemerintah Kabupaten Dati II Paniai Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kecamatan Mulia diberikan surat tugas kepada tujuh orang sebagai guru-guru sukarela pada SD-SD di Ilaga Kecamatan Ilaga pada waktu itu. Lanjutnya, pada tanggal 25 Juli 1985 melalui rapat yang digelar di Kantor Kecamatan Ilaga pada saat itu, bersama dengan Camat Ilaga yang dijabat Almarhum Elieser Renmaur, BA pada saat pertemuan disampaikan bahwa sesuai dengan surat tugas ketujuh orang mengajar 7 SD di Kecamatan Ilaga tanpa pembayaran honor, lantas enam guru sukarela melarikan diri ke Timika dan melamar sebagai Karyawan PT. Freeport di Tembagapura. Tetapi, salah satu guru dan selaku anak Ilaga, dirinya (Parinus Waker) rela mengajar tanpa pembayaran honor serta bertahan mengajar pada SD YPPGI Nggifrom Kecamatan Ilaga, sehingga anak-anak yang pernah dididiknya sudah banyak yang bekerja di sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan tengah. Pembangunan yang dilakukan oleh Ikatkan Puncak Eruwok, pertama yaitu Distrik Gome Kampung Wako Dusun Bisilame Kabupaten Puncak, dimana bersama masyarakat melakukan kegiatan pengukuran batas lokasi tanah Pemerintah Kabupaten Puncak dengan batas tanah Kampung Wako tarik meter dari bangunan persekolahan SD, SMP, SMA Jalan Raya Ilaga – Gome sepanjang jalan sejauh 1.450 meter itu pengukuran dari utara ke selatan. Kemudian tarik meter dari timur batas kali Nambeburu ke barat sampai batas kali Bogombime dengan jarak 2,250 Meter didalam lokasi tersebut akan dibangun5 (lima) jalan poros dan 4 (empat) gang/jalur . Menurutnya, masyarakat Dusun Bisilame Kampung Wako Distrik Gome Kabupaten Puncak pernah memohon Bantuan Pemerintah Provinsi Papua dan memohon pemerintah Kabupaten Puncak untuk mendorong pembongkaran menata tata ruang Kampung dan meminta bantuan Perumahan Pemukiman sebagai ganti rugi atas pembakaran rumah-rumah warga Kampung Wako yang 100% telah terbakar, akibat perang suku konflik Pilkada. “Kampung Wako merupakan tempat terjadinya perang suku akibat konflik Pilkada pada Tahun 2011, namun sampai saat ini belum ada perhatian baik dari Pemerintah maupun pihak Swasta manapun maka masyarakat Kampung Wako, sementara ini semua warga Wako masih berada di tempat pengungsian yaitu di Kampung Jenggernok, Kampung Agiome, Kampung Kuleme, Kampung Kago dan selebihnya ada yang mengungsi ke Timika dan Nabire dan sampai saat ini mereka juga belum bisa kembali ke Kampung Wako karena semua harta dan rumah telah musnah terbakar,”ungkapnya. “Warga Dusun Bisilame Kampung Wako datang mengajukan permohonan bantuan pembongkaran jalan tata ruas Kampung dan juga memohon adanya bantuan perumahan Pemukiman sebagai ganti rugi sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) yang saat ini masih berada di tempat pengungsian “tambahnya. Kata Dirinya, Warga Dusun Jumkaninenggegim Kampung Nipuralome Distrik Ilaga melakukan kegiatan pengukuran untuk lokasi perumahan atau pemukiman warga masyarakat sebagai ganti rugi penerbangan, pengukuran lokasi perumahan perumahan pejabat dibagian barat mulai dari jalan poros Bandara ke Ibukota Kabupaten ke selatan 600 meter, kemudian dari perumahan Rumah Jabatan Bupati sampai ke Bandara jalan bagian atas 2.900 meter, dapat di bangun 2 jalan poros dan 4 Gang atau Jalur. Ketua Ikatan Puncak Eruwok Parinus Waker memohon kepada Pemerintah Kabupaten Puncak mendorong pembongkaran lokasi guna menata tata ruang Kampung danPerumahan Pemukiman bagi warga masyarakat sebagai ganti rugi penebangan hutan bagi 200 Kepala Keluarga Kampung Nipuralome Distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Terkait dengan pengusulan Nama Kabupaten Puncak Jaya, kata Perinus Waker saat itu Kabupaten Nabire merencakan dua kabupaten pemekaran yaitu terdiri dari Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya, maka beberapa tokoh mengadakan rapat untuk beri nama Kabupaten yang dimaksud Yaitu Bapak Pendeta Ruben Tabuni, Bapak Drs. Daniel Baharudin Wakerkwa, Bapak Ir. Ismael Wakerkwa, Bapak Krispinus Wakerkwa, S.Sos, Bapak Frans Tabuni, dan Dirinya dalam rapat tersebut mengusulkan nama Kabupaten Puncak Jaya, sebelum pemekaran Kabupaten Puncak Jaya, nama Puncak Jaya ini merupakan nama Kelompok Tani berdasarkan itu membuka lahan pertanian untuk penanaman pohon kakao/coklat 50 hektar di Nabarua Kampung Kalisusu Kabupaten Nabire , sebenarnya kedudukan Kabupaten Puncak Jaya di Ilaga, namun beberapa tokoh masyarakat mengusulkan bahwa Ilaga di jadikan pusat pendidikan sedangkan Pusat Pemerintahan Kabupaten di pindahkan ke Mulia dan saat itu jugalah ibukota kabupaten Puncak dipindahkan ke Mulia. “Kabupaten Puncak Jaya merencanakan pemekaran Kabupaten Puncak dan dalam prosesnya pemerintah Kabupaten Puncak Jaya meminta masukan mengenai nama yang harus di usulkan untuk Pemekaran Kabupaten yang akan beribukota di Ilaga tersebut maka dalam 4 kali pertemuan berturut-turut yang melibatkan banyak tokoh Pemuda, Intelektual dan Mahasiswa namun tidak berhasil menyepakati nama yang harus diusulkan karena ada 3 nama di usulkan pada saat itu yakni ,Kabupaten Ndugu-ndugu, Kabupaten Namengkawi dan Kabupaten Chartenz. Dan masing-masing mempertahankannya hingga tidak berhasil mempertemukan ketiganya . Lanjutnya, akhirnya pada suatu hari, tepatnya di hari minggu seusai Ibadah tepatnya didepan gedung gereja GKII Bethesda Abepura beberapa Tokoh Intelektual dan Mahasiswa Ikatan Puncak Eruwok yaitu, Naftali Wakerkwa, S.Sos, Melianus Wakerkwa, SIP dan Jhon Kogoya, S.Sos bertemu dengan salah satu tokoh Intelektual dan juga Pejabat Pemda Puncak Jaya yaitu, Bapak Ismael Wakerkwa, ST yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Puncak Jaya dan Bapak Zakheus Wakerkwa, S.Sos yang terlibat langsung dalam rapat-rapat untuk sepakati nama Kabupaten tersebut . dan mengatakan bahwa sudah 4 kali pertemuan dan belum ada hasil. Lalu ketiga Intelektual dan Mahasiswa diatas mengajukan satu nama yang sebelumnya memang sudah menjadi konsep dan didiskusikan di kalangan mereka sendiri yaitu, ‘KABUPATEN PUNCAK PAPUA’ dengan alasan bahwa secara geografis Kabupaten Puncak Papua berada tertinggi di atas semua kabupaten di Papua bahkan seluruh Indonesia merupakan satu-satunya Kabupaten secara geografis tinggi 4.883 meter diatas permukaan laut. Karena Tim Pemekaran Kabupaten terus mendesak, untuk meminta nama Kabupaten tersebut maka keesokan harinya digelar pertemuan yang ke-5 kalinya dan usulan dari ke tiga Intelektual dan dan mahasiswa Ikatan Puncak Eruwok di atas di ajukan dan seketika itu juga 3 kelompok yang tadinya sulit untuk saling menerima usulan namun secara aklamasi dengan suara bulat menyepakati bahwa menerima nama Kabupaten Puncak Papua, namun dalam perjalanan selanjutnya Gubernur Papua saat itu Bapak JB SALOSA memberikan rekomendasi dengan nama ‘Kabupaten Puncak’ dan hingga saat ini . nama inilah yang di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pemekaran Kabupaten Puncak dan 4 Kabupaten lainnya di Pegunungan Tengah Papua. Menurut Ketua Ikatan Puncak Eruwok Parinus Waker, bahwa Ikatan Puncak Eruwok telah melihat bahwa Pulau Papua bagian gunung Propinsi Papua dari Jayapura sampai Merauke merupakan terletak dibagian perut dan punggung belakang, kemudian Propinsi Papua Barat dari Manokwari sampai ke Kabupaten Sorong terletak bagian kepala burung dan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Paniai merupakan terletak di leher burung pulau Papua. Kemudian Jantung dari Pulau Papua terletak Kabupaten Puncak Papua karena 2 (dua) hal yaitu, Dua sungai besar yang ada di Papua bersumber mata air dari Kabupaten Puncak, yaitu sungai Mambramo yang mengalir ke arah Utara dan sungai Digul yang mengalir ke arah Selatan. Dan Pegunungan Papua yang membujur dari Timur ke Barat dan Puncak tertingginya terletak di Puncak Chartenz dan itu berada di dalam wilayah Kabupaten Puncak. Parinus Waker,Amd.,S.Pt selaku Ketua Ikatan Puncak Eruwok juga mengatakan pada tahun 2008 pada saat acara peresmian Kantor Perwakilan, Penjabat Bupati Puncak pada saat itu, sempat menjanjikan bantuan Natal berupa beras kepada sejumlah gereja di 2 Distrik. tetapi hingga akhir masa jabatan Penjabat Bupati tersebut tak kunjung dating dan membuat masyarakat menjadi kecewa. “Saya sebagai salah satu pegawai atau staf di distrik malu, karena janji seorang kepala atau orang nomor satu pada waktu itu tidak di tetapi, akhirnya saya berinisiatif untuk membagikan jatah beras saya, yang pada saat itu kebetulan saya belum ambil jatah beras saya sebanyak 10 sak, dan akhirnya saya bagikan kepada delapan geraja, yaitu gereja Kago 1, Gereja Tagaloa, Gereja Olen, Gereja Nipuralome, Gereja Eronggobak, Gereja Bitilame, Gereja Tegelobak, dan Gereja Mundidok 1, dan 2 sak lainnya saya bagi untuk Kepala Suku Ilaga Kabupaten Puncak. Dan juga pada saat peresmian itu saya juga sempat membelanjakan beberapa kebutuhan pada acara tersebut, seperti rokok, gula, kopi dan lain-lain,”pungkasnya. (cad)