NABIRE – DPRD Kabupaten Nabire, Senin (5/7/21) pagi ini akan melakukan rapat mediasi membahas persoalan hutang KPU Nabire. Rapat mediasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti penyampaian aspirasi (demo, red) dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Nabire, Selasa (29/6/21) lalu di Kantor DPRD Nabire. Dimana aksi yang dilakukan oleh PPD dan PPS Pilkada Nabire itu terkait honor bulan Januari 2021 yang belum dibayarkan, alias masih menjadi hutang pihak KPU Nabire.

Ketika dikonfirmasi tadi malam, Wakil Ketua II DPRD Nabire, H. Moh Iskandar, SP, membenarkan hal itu. Kata dia, rapat mediasi yang dilakukan DPRD Nabire ini untuk mencari solusi atas persoalan yang sedang terjadi. Salah satunya, rapat ini untuk mencarikan jalan keluar atas aspirasi PPD dan PPS soal honor bulan Januari 2021 yang hingga saat ini belum dibayar oleh KPU Nabire.

“Undangannya sudah dibuat dan disebarkan. Senin besok kami DPRD Nabire akan menggelar rapat mediasi. Sejumlah pihak turut diundang untuk mengikuti rapat itu,” ujarnya.

Pihak-pihak yang diundang, kata Waket II DPRD Nabire ini, diantaranya kelima Komisioner KPU Nabire, Sekretaris KPU Nabire, Bendahara KPU Nabire, Bawaslu Nabire, Penjabat Bupati Nabire, Sekda Nabire dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala BPKAD Nabire. Pada pertemuan ini juga akan dihadiri oleh PPD dan PPS yang sudah beberapa kali menggelar aksi menuntut pembayaran haknya.

“Kami mengharapkan agar pihak-pihak yang kami undang ini bisa hadir semua. Sehingga rapat mediasi penyelesaian masalah ini bisa berjalan lanar dan persoalan bisa segera dituntaskan,” ujarnya.

Data yang dihimpun Papuapos Nabire, sejumlah anggaran masih dibutuhkan KPU Nabire untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran sejumlah kegiatan. Diantaranya, honorarium PPD dan PPS Bulan Januari 2020, pengadaan barang dan jasa, serta honorarium Kelompok Kerja (POKJA).

Seperti diberitakan sebelumnya, PPD dan PPS Pilkada Nabire, Selasa (29/6/21) lalu, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Nabire. Kedatangan perwakilan dari PPD dan PPS menyampaikan aduannya karena honor bulan Januari 2021 hingga saat ini belum dibayarkan oleh KPU Nabire. 

Sebelum ke Kantor DPRD Nabire, sejumlah orang dengan mengatasnamakan Tim Pemerhati Penyelenggara Pemilu PPD, PPS se-Kabupaten Nabire, juga sempat mendatangi Kantor KPU Nabire. Mereka sempat memasang spanduk di pagar Kantor KPU Nabire yang bertuliskan “Tim Pemerhati Penyelenggara Pemilu PPD, PPS se-Kabupaten Nabire, Kami siap menyukseskan PSU Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2021, tapi tolong selesaikan hak kami bulan Januari 2021.”

Tidak hanya hari ini saja. Aksi mempertanyakan soal honor ini telah dilakukan beberapa kali baik oleh perwakilan PPD maupun PPS ke Kantor KPU Nabire. Hanya saja, hingga saat ini belum ada informasi pasti kapan honor bulan Januari 2021 PPD dan PPS ini akan dibayarkan.

Perwakilan dari PPD, yakni dari PPD Nabire, Ronald Komboy, menyampaikan, honor PPD dan PPS atas tugas yang telah dilaksanakan pada Pilkada Nabire yang lalu, yakni honor untuk bulan Januari 2021, hingga saat ini belum dibayarkan oleh KPU Nabire. Kata dia, pihaknya sudah beberapa kali mediasi dengan KPU Nabire dari dua bulan lalu. Hanya saja, hingga tahapan PSU telah berjalan hingga sampai pada perekrutan KPPS dan juga telah ditetapkannya DPT, belum dibayarkan juga.

Lanjut Komboy, ada sejumlah hal yang menjadi tuntutan. Jika honor PPD dan PPS tidak dibayarkan, kata dia, pihaknya akan melaporkan persoalan ini ke pihak kepolisian sesuai dan SK yang ada. Pihaknya juga mengancam akan memboikot tahapan perekrutan KPPS. Selain itu, pihaknya juga menuntut agar honor bulan Juli dan Agustus dibayarkan sekaligus pada bulan Juli ini.

Hal senada juga sempat disampaikan perwakilan PPS, Yusak Jitmau, mantan PPS Siriwini. Kata dia kepada pihak DPRD Nabire, pada Pilkada lalu, honor harusnya dibayar pada bulan Januari, namun tertunda hingga saat ini belum juga ada kejelasan. Pihaknya juga sudah berulang kali menyampaikan hal ini ke KPU Nabire, namun belum ada jawaban soal kepastian pembayaran honor itu.

Pada kesempatan itu ada juga dari mereka yang menyampaikan keluhan soal dana operasional PPS saat menjalankan tugas pada Pilkada Nabire yang lalu. Pengakuan salah seorang PPS, dirinya sampai harus merogoh dari kantong sendiri untuk tiba di TPS dan menjemput hasil dari TPS.

Menjawab aspirasi perwakilan PPD dan PPS, Waket II DPRD Nabire, H. Muh. Iskandar, SP, mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan memberikan penghargaan terhadap PPD dan PPS yang telah bekerja kerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Pilkada Nabire. Dan saat ini dilanjutkan dengan pealksanaan PSU.

Terkait dengan aspirasi soal belum dibayarkannya honor bulan Januari 2021 untuk PPD dan PPS, Waket II DPRD Nabire ini meminta data SK untuk PPD dan PPS sebagai dasar menindaklanjuti masalah ini.

Tindak lanjut dari penyampaian aspirasi ini, kata Iskandar, dalam waktu cepat akan menggelar pertemuan dengan anggota DPRD Nabire lainnya. Untuk selanjutnya akan mempertanyakan hal ini ke KPU Nabire. Jika nantinya KPU Nabire menyatakan tidak ada uang untuk membayar honor, kita akan cari tahu bagaimana dengan pemerintah daerah sendiri mensikapi persoalan ini. (ros)