NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperketat langkah pengendalian inflasi. Terutama setelah adanya lonjakan harga pangan yang signifikan di wilayah pegunungan diwilayah Papua Tengah (di Kabupaten Intan Jaya, red).

Langkah pengendalian inflasi dilaksanakan melalui rapat khusus yang di gelar Kamis (30/4/26). Pemprov Papua Tengah menggelar rapat koordinasi TPID di ruang rapat Wakil Gubernur Papua Tengah.

Rapat itu dipimpin Asisten II, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.A.P., bersama BPS Nabire dan OPD strategis. Rapat ini merespons lonjakan harga pangan di wilayah pegunungan.

Kabupaten Intan Jaya jadi sorotan utama karena harga beras naik 9,33 persen. Komoditas lain seperti minyak goreng, telur, dan daging ayam juga tembus jauh di atas rata-rata nasional. Pemicunya jelas kondisi geografis yang sulit, hambatan distribusi, serta ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Karena inflasi Papua Tengah punya karakter khusus, Pemprov tancap gas dengan 6 langkah konkret arahan Kemendagri, mulai operasi pasar hingga pengawasan penimbunan. Untuk jangka panjang, strategi yang disiapkan meliputi dorongan produksi pangan lokal, penguatan TPID kabupaten, sistem data harga real time, serta perluasan gerakan pangan murah dan gerakan menanam.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.A.P., menegaskan, semua intervensi harus spesifik wilayah, cepat, dan berbasis data. Tujuannya satu jaga daya beli masyarakat dan pastikan gejolak harga tidak ganggu stabilitas sosial ekonomi Papua Tengah, terutama menjelang momentum permintaan tinggi.(rob/humPemprov)

Sekda Papua Tengah Tutup Musrenbang OTSUS dan Musrenbang RKPD Tahun 2027 

NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Kamis (30/4/26) menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa yang dibacakan Sekda Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, mengatakan, setiap kabupaten di wilayah Papua Tengah diminta menyampaikan 10 usulan program prioritas.

Fokus utama usulan tersebut meliputi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas layanan dasar. Ekonomi lokal, penguatan daya saing berbasis potensi daerah dan pengurangan kemiskinan. Infrastruktur, pembangunan sarana prasarana penunjang konektivitas dan pelayanan publik.

Salah satu agenda utama adalah menajamkan strategi penggunaan dana Otsus 2027 agar lebih tepat sasaran, responsif, dan inklusif bagi Orang Asli Papua (OAP). Pemerintah menekankan, perencanaan harus berbasis data yang akurat untuk memastikan dampak nyata bagi masyarakat.

Musrenbang kali ini melibatkan sekitar 600 peserta dari berbagai elemen, termasuk DPR Papua Tengah (jalur Otsus), Majelis Rakyat Papua (MRP), masyarakat adat, tokoh pemuda, dan akademisi. Pelibatan ini bertujuan agar program yang disusun benar-benar menjawab aspirasi langsung dari masyarakat di lapangan. (rob/humPemprov)