NABIRE - Gugatan perdata, kaitan dengan dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilayangkan para tenaga honorer K2 yang tidak lolos melalui kuasa hukumnya kepada Bupati Nabire dan jajarannya mulai bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Nabire, Rabu (01/02/2023) kemarin.

Persidangan gugatan perdata oleh honorer K2 ini, ditunda minggu depan lantaran pihak tergugat dalam hal ini Bupati Nabire dan Kepala BKPSDM, serta sejumlah pimpinan OPD tidak dapat hadir. 

Agenda sidang pemeriksaan perkara nomor : 06/Pdt.G/2023/PN.Nabire atas pihak kuasa hukum penggugat dan tergugat tersebut, dinilai majelis hakim Pengadilan Negeri diketuai, Gerson Hukubun, tidak dapat dilanjutkan dan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama.

Salah satu hakim, sekaligus Humas Pengadilan Negeri Nabire, Yanuar Nurul Fahmi, SH ketika dijumpa media ini mengatakan, untuk persidangan perdata itu nanti keputusan majelis hakim, apabila nanti hadir semua nanti akan dilanjutkan dengan agenda mediasi. Tetapi apabila tidak hadir juga keputusan tetap oleh majelis hakim nantinya.

Pantauan media ini, dari para hononer K2 yang sempat memadati Kantor PN Nabire sejak Rabu pagi itu, menggugat Bupati Nabire dan para tergugat lainnya melalui tim kuasa hukumnya, Isak Ronsumbre.

Sebelum dimulai persidangan yang sempat molor akibat menunggu kedatangan para tergugat, para honorer K2 membuat aksi teatrikal di depan Gedung PN Negeri di Jalan Merdeka Nabire.

Diluar itu, para honorer K2 ini membawa peti mati sebagai simbol matinya keadilan bagi mereka. Sejumlah spanduk dibuka, salah satunya bertuliskan permohonan kepada Presiden RI Joko Widodo untuk memperhatikan nasib para honorer K2 di Nabire.

Selain itu, ada spanduk lain yang isinya meminta kepada KPK agar hadir mengusut tuntas kasus dugaan suap terhadap hasil verifikasi dan validasi terkait pengangkatan honorer THK – II ASN di Pemerintah Kabupaten Nabire. (wan)