Empat Sasaran Rakorda DPMPTSP se-Papua Tengah
NABIRE – Ada empat sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) DPMPTSP se-Provinsi Papua Tengah tahun 2023, yang digelar tanggal 25-26 Juli 2023. Keempat sasaran itu diantarnya, pertama, terbangunnya koordinasi, konsolidasi dan komunikasi antara DPMPTSP di 8 kabupaten serta masyarakat pelaku usaha. Kedua, tersedianya data dan informasi tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari DPMPTSP. Ketiga, meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Serta, keempat, meningkatnya kompetensi penyelenggaran palayanan publik.
NABIRE – Ada empat sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) DPMPTSP se-Provinsi Papua Tengah tahun 2023, yang digelar tanggal 25-26 Juli 2023. Keempat sasaran itu diantarnya, pertama, terbangunnya koordinasi, konsolidasi dan komunikasi antara DPMPTSP di 8 kabupaten serta masyarakat pelaku usaha. Kedua, tersedianya data dan informasi tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari DPMPTSP. Ketiga, meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Serta, keempat, meningkatnya kompetensi penyelenggaran palayanan publik.
Demikian seperti disampaikan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Tengah, Ir. Syahrial, MM, dalam laporannya saat pembukaan Rakorda.
Dikatakan, peserta Rakorda adalah para kepala dinas DPMPTSP, Kabid Pelayanan, Operator, dan Kasubag program dari 8 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah. Selain itu juga OPD teknis terkait perizinan di lingkungan Provinsi Papua Tengah dari sektor kesehatan, PUPR, perikanan, sosial, tenaga kerja, pendidikan dan perhubungan, perindustrian, perdagangan dan koperasi, lingkungan hidup, perwakilan organisasi profesi, kehutan, ESDM, pariwisata, kominfo, perwakilan organisasi profesi seperti Hipmi, Gapensi, Gapeknas, Gapeksindo, Ardin, dan lainnya.
Ada lima orang narasumber yang membawakan materi saat Rakorda. Diantaranya, pengarahan umum tentang sekilas pelaksanaan DPMPTSP Provinsi Papua Tengah oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Tengah, pelayanan system OSS arah kebijakandan program mendukung DOB, disampaikan oleh narasumber Kementerian Investasi BKPM RI oleh ibu Umilia Hassanah, SE, M.Commerce, laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh Jliteng Pamungkas, SE, MM narasumber dari Kementrian Investasi BKPM RI, penguatan kelembagaan DPMPTSP sesuai Permendagri 25 tahun 2021 oleh S. Halomoan Pakpahan, ST, M.Si narasumber dari Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI, peran DPMPTSP Papua dalam mendorong percepatan pelayanan perijinan dan non perijinan terhadap DOB dan membangun mall pelayanan public (MPP) se-Provinsi Papua Tengah oleh Hofni Pinehas Tebai, SH, M.Hum, narasumber dari DPMPTSP Provinsi Papua. (feb)
Bagikan artikel ini
