NABIRE – Komisioner KPU RI Divisi Data dan Informasi, Viryan, SE, MM, Rabu (5/5/21) kunjungi Kabupaten Nabire. Kunjungan Viryan yang juga didampingi Komisioner KPU Papua, Diana D. Simbiak, setidaknya mempunyai 4 agenda. Kedatangan Komisioner KPU RI ini untuk melakukan monitoring, supervisi, koorinasi dan ngobrol politik dan demokrasi (Ngopi).

Informasi yang dihimpun media ini, setelah mendarat di Bandara Nabire, rombongan KPU RI ini menuju Kantor KPU Nabire. Di sana, sempat dilakukan rapat internal KPU. Sore harinya, Komisioner KPU RI juga berkesempatan untuk bertemu dengan perwakilan PPD dan PPS.

Malam harinya, rombongan KPU, baik dari KPU RI, KPU Papua dan KPU Nabire, bertemu dengan Penjabat Bupati Nabire, dr. Anton Tony Mote di Kantor Bupati Nabire. Komisioner KPU RI ini menyampaikan agenda kerjanya dalam kunjungan kerja di Nabire. Saat itu juga sempat terjadi diskusi membahas sejumlah persoalan terkait upaya semua pihak dalam mensukseskan PSU Pilkada Nabire. Salah satu bahasan menarik yakni terkait dengan perbaikan DPT pada PSU Pilkada Nabire. Terkait persoalan ini, turut hadir pada pertemuan, Kepala Disdukcapil Nabire.

Agenda dari rombongan Komisioner KPU RI belum berhenti sampai disitu. Malam itu juga rombongan menyempatkan diri untuk mengunjungi kantor redaksi media massa lokal, Papuapos Nabire. Di kantor redaksi, selain ada penyampaian agenda kunjungan kerja Komisioner KPU RI ke Nabire, juga sempat diwarnai diskusi bersama untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PSU Pilkada Nabire.

“Bertandang ke kantor media lokal ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kami kepada peran media. Kami berharap dukungan dari media local ini dalam rangka suksesnya pelaksanaan PSU Pilkada Nabire sesuai dengan aturan perundang-undangan. Media massa ini pilar demokrasi yang keempat,” tutur Viryan. 

Lebih lanjut dituturkan Viryan, pihaknya juga sudah berdiskusi dengan Penjabat Bupati Nabire terkait dengan PSU Pilkada Nabire. Kata Viryan, karena ini (PSU, red) adalah hal baru. Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), salah satu point pentingnya adalah terkait dengan perbaikan DPT.

“Tadi kami dapat masukan dari Kadisdukcapil Nabire, mereka sepertinya tidak mengeluarkan Suket, hanya KTP Elektronik. Tadi kami juga kasih masukan, sepertinya Disdukcapil punya komitmen,” tutur Viryan.

Lebih lanjut dikatakan, perlu disampaikan ke masyarakat luas jika pemerintah dalam hal ini Disdukcapil intens melakukan perekaman dan itu merupakan bagian dari melindungi hak pilih warga negara. 

“Semangatnya adalah memperbaiki DPT, bukan menambah. Jadi dimungkinkan data yang kami turunkan yang sebanyak 117.401 itu hasil pengolahan bersama KPU RI dengan Dirjen Dukcapil. Dari 117.401 ini dimungkinkan terjadi adalah kurang, misalnya ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah,” kata dia. 

Kata Viryan, pihaknya berharap seperti beberapa kasus di daerah lain seperti di Jambi yang diulang 88 TPS karena sejumlah pemilih yang masuk ke DPT pemilih pemula itu ternyata belum punya KTP Elektronik atau Suket. Kita sedang menghimpun juga gambaran pemutahiran yang berlangsung oleh petugas di Nabire. 

“Tadi sore saya bertemu dengan perwakilan PPD dan PPS. Kalau ada waktu juga saya ke rumah pemilih atau ke rumah Ketua PPD atau PPS sambil ngopi,” tuturnya. (ros)