NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire terus mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pilar utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Langkah ini dilakukan dengan menyelaraskan program ketahanan pangan nasional yang memanfaatkan alokasi dana desa untuk mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Nabire, Pelimon Madai, S.Th., M.Th., menjelaskan kebijakan ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat. 

“Dari program ketahanan pangan ini memang itu sumber dana dari pusat dan mereka memang sudah artinya bahwa 20 persen dari dana desa itu harus dipastikan untuk ketahanan pangan,” ujar Pelimon saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/07/2026).

Pelimon menambahkan, sejak tahun 2025, fokus utama program ketahanan pangan telah diarahkan untuk memperkuat BUMDes. Menurutnya, diversifikasi usaha yang dilakukan oleh setiap kampung sangat beragam, mulai dari sektor peternakan hingga sektor pertanian yang disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing.

“Kemudian tahun 2025 kemarin ini lebih fokus kepada ketahanan pangan yang lebih fokus ke BUMDes. Tapi ketahanan pangan itu yang lebih menjurus ada yang buat, artinya ada yang dalam bentuk ternak, kemudian ada juga yang dalam bentuk tanam jagung, tanam kacang. Jadi dibergerakannya itu saja,” jelas Pelimon mengenai pola pemberdayaan yang telah berjalan.

Lebih lanjut, ia mencontohkan keberhasilan sektor perikanan yang mulai berkembang di sejumlah kampung. “Kemudian ada juga yang macam di kampung Kimi itu ada mereka panen ikan, jadi perikanan. Kemudian ada juga yang saya dengar itu buat ini ikan garam. Itu yang saya dengar seperti itu,” pungkasnya memberikan apresiasi atas kreativitas masyarakat dalam mengelola potensi lokal melalui BUMDes. (sam)