NABIRE - Anggota DPR Papua Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Maksimus Takimai menyatakan, hentikan konfilik di Distrik Kapiraya. Sebab dengan jalan kekerasan belum tentu melahirkan jalan keluar yang tepat hanya akan melahirkan keretakan hubungan sosial yang telah lama terbangun sejak dahulu kala.

Hal itu, ditegaskan Maksimus, usai dirinya bertemu dengan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa di Kantor Gubernur guna berkoordinasi terkait penanganan konfilik di Kapiraya, Rabu (26/11/25) kemarin.

Menurut Maksimus, konfilik yang terjadi tersebut karena beberapa faktor penyebab, di antaranya persoalan tapal batas adat, tapal batas pemerintah dan aktivitas tambang. 

“Konflik di Kapiraya itu saya menduga disebabkan karena batas adat, batas pemerintah Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika. Kemudian karena kegiatan tambang,” kata Maksimus kepada wartawan. 

Oleh karena itu, Maksimus mengatakan, mesti diselesaikan melalui jalan damai antara suku Mee dan Kamoro. Antara Pemerintah Kabupaten Deiyai dan Mimika. Aktivitas tambang di Kapiraya pun mesti dihentikan.

Untuk itu, kata Maksimus, Gubernur Papua Tengah dan DPR Papua Tengah (DPRPT) akan memfasilitasi guna menyelesaikan hal terkait. “Langkah seperti ini kita akan lakukan tentu bersama-sama dengan gubernur. Kami tadi sudah sepakati awal Desember,” ujarnya.

Lantaran itu, Maksimus mengaku, beberapa hari ke depan Pemprov mulai menyusun langkah-langkah teknis penanganan dan penyelesaian konflik di Kapiraya. 

“Setelah oke semua, kami semua akan turun di sana untuk menyelesaikan batas adat, batas pemerintah maupun persoalan aktivitas tambang. Intinya kita akan tuntataskan secara komprehensif,” tutunya.

Maksimus juga turut menyampaikan, rasa berbelasungkawa atas korban jiwa gegara konflik tersebut. “Akibat dari masalah tersebut, tidak hanya korban harta dan benda, ada korban jiwa juga. Kami turut berduka atas korban jiwa di sana. Apalagi salah satu tokoh agama Kapiraya atas nama Gembala Ev. Neleas Peuki serta sejumlah warga yang mengalami luka-luka,” akunya.(you)