NABIRE – DPRD Nabire melalui Komisi A dan Komisi C telah memediasi persoalan sopir truk pengangkut timbunan pada pembangunan bandara baru dengan pihak perusahaan. Pertemuan mediasi dilakukan Rabu (14/4/21) lalu di base camp perusahaan yang berada di lokasi pembangunan bandara baru di Karadiri. Mediasi DPRD Nabire yang telah mempertemukan para sopir dan pihak perusahaan telah membuahkan hasil. Setelah mendapat penjelasan dan jawaban dari perusahaan, para sopir yang awalnya melakukan aksi mogok kerja, selanjutnya kembali bekerja.

Ketua tim DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi, mengatakan, kunjungan ini untuk menindaklanjuti aspirasi para sopir di Bandara yang menuntut upah dinaikkan dan tambahan BBM solar.

Selain itu, DPRD kata Inggeruhi, ingin melihat dari dekat sejauh mana perkembangan pekerjaan pembangunan bandara yang terletak di Kampung Kaladiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Papua tersebut.

“Kami ke sini karena ada aspirasi dari sopir pekerja yang menuntut upah dinaikan dan penambahan BBM. Minggu lalu mereka datang ke kantor dan sampaikan ke DPRD Nabire,” kata Inggeruhi mengawali pertemuan Rabu (14/4/2021) siang.

Menurutnya, perlu ada penyelesaian dan kesepakatan yang harus dicari guna mendapatkan solusi terbaik. Sebab, DPRD Nabire tidak menghendaki para sopir dipecat dari pekerjaannya oleh perusahaan.

Andai solusinya didapati, DPRD Nabire tidak akan melanjutkan untuk memanggil para pihak seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perhubungan guna menindaklanjuti tuntutan para sopir truk.

“Jadi harapannya dari pertemuan ini harus ada solusi hari ini. Sebab kami tidak ingin mereka dipecat. Kalau tidak ketemu solusi, kami terpaksa harus hadirkan para pihak seperti Dishub dan Disnaker,” ujar Inggeruhi.

Sementara, Fery Upang, Deputi Project PT Nindya Modern mengatakan, perusahaannya sebenarnya mampu mengerjakan sendiri, dengan armada yang dimiliki melayani pekerjaan penimbungan.

Akan tetapi kata dia, sebagian sopir mendatangi untuk meminta bekerja. Mereka (sopir) kemudian diterima dengan catatan harus memenuhi aturan dari perusahaan. Jika tidak, maka dipersilakan untuk mencari kerja di tempat lain.

“Sebetulnya kami punya armada yang saat ini di pedalaman yang nganggur. Tapi karena mereka datang maka kami terima dengan aturan perusahaan,” kata Fery.

Fery menjelaskan, para sopir pun sebenarnya sudah menyanggupi dengan upah dari perusahaan sebesar Rp50.000 tanpa solar. Akan tetapi, guna memperlancar pekerjaan maka perusahaan mengambil kebijakan bahwa solar disediakan untuk sopir sebesar 2,5 liter per retnya sebab sudah ada uji coba oleh perusahaan.

“Kami pikir kalau mereka antri solar lagi maka pekerjaan tidak akan lancar. Jadi solar ditanggung perusahaan dengar harga industri yang sudah disediakan,” jelasnya.

Sebelumnya, sebanyak 160 sopir truk di Nabire melakukan aksi mogok kerja dan meminta tambahan upah. Para sopir truk tersebut adalah karyawan lepas yang dipekerjakan untuk penimbunan Bandar Udara Douw Atarure. (ros/ist)