NABIRE - Upaya menindak lanjuti keluhan warga terkait Bantuan Sosial (Bansos) kepada anggota legislative saat melakukan kunjungan kerja ke distrik-distrik dua pekan lalu, melalui Kelompok IV DPRD Nabire bertandang ke Kantor Dinas Sosial guna membahas permasalahan bantuan sosial tersebut, Kamis (5/3) kemarin.  Salmon Pigai selaku ketua kelompok mengatakan, pihaknya bersama empat anggota lannya datangi Dinas Sosial guna menanyakan sejauh mana realisasi bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang membutuhkan. Sebab diakui Salmon, sejak bulan September 2019 hingga kini belum juga masyarakat terima. Selain itu Salmon menanyakan, sejauh mana tingakat verifikasi dan validasi data yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka mengklasifikasi masyarakat di 15 distrik se-Kabupaten Nabire ?  Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Zakeus Petege mengakui, pihaknya merasa kewalahan karena terbatasnya anggaran sementara volume kerjanya banyak. Dikatakan Zakeus, selama ini pihaknya melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat termasuk verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu tersebut sumber dana dari otonomi khusus. Akan tetapi dua tahun terakhir ini (2019 dan 2020) tidak dianggarkan untuk Dinas Sosial sehingga pihaknya tidak bisa buat banyak. Walaupun hal itu dirinya menyadari bahwa permasalahan yang urgen bagi masyarakat. “Perlu diketahui bahwa 1.36000 data tidak selalu terpakai sehingga sejak tahun 2008 hingga kini dana yang masuk dari Kemensos selalu kami kembalikan ke kas negara,” akunya. Lanjut Zakius, hanya yang terpakai 14.258 itu pun setelah mendata kembali Basis Data Terpadu pihaknya sempat mengeluarkan sebanyak 6.300 karena kedepatan keluarga penerima manfaat adalah dari kalangan PNS, TNI dan Polri. “Kami siap kerja untuk memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan 13600 ini. Agar Bansos yang diprogramkan Kementrian Sosial sampai pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan. Tapi tidak ada dana untuk membiayai kegiatan tersebut ini sehingga kami mengalami kewalahan tersendiri.  Saya fikir 500 juta kasih kami (Dinas Sosial) sudah cukup,” katanya. Zakeus mengatakan salah satu keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran dalam program perlindungan sosial. Ketepatan sasaran dapat terwujud bila didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas serta data yang akurat dan up to date. Tapi entalah. Setelah mendapat penejelan panjang lebar dari Sekretaris Dinas Sosial kurang lebih sejam, setidaknya, dewan mencatat ada satu masalah yang sangat funda mental yakni pihak Dinsos tidak melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima Bansos dikarenakan terkendal di faktor finansial. “Setidaknya kami ke sini tujuannya untuk menanyakan sejauh mana reaslisasi Bansos dan sejauh mana OPD terkait menginvertarisir data dan memvasilidasi data dalam upaya membenahi dan mengatasi kemiskinan di daerah ini, serta tingkat-tingkat kendala apa yang dihadapi oleh OPD dan kami sudah dengar cukup jelas masalahnya sehingga kedepan kami wakil rakyat akan kawal di sidang-sidang DPRD pada tahun-tahun mendatang,” ungkap Marice Kegou. “Kami dewan akan mendorong Dinas Sosial untuk diperioritas yang menyangkut dengan hajat hidup masyarakat agar program-program tersebut mendapat porsi anggarannya sesuai kebutuhan,” tutup Kegou. Pertemuan tersebut dihadir Sekretaris Dinsos sedangkan pihak DPRD dihadiri oleh Ketua Kelompok IV, Salmon Pigai, S.Sos. M.Si, anggota Marice Kegou, S.Sos, Simon Tiranda, S.Sos, Frans Hei dan Marselinus Mesak Mangopo. (eby)