NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire mempertanyakan kinerja Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Nabire selama ini. Karena, pembangunan jalan dan jembatan serta usulan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur yang diaspirasikan kurang ditanggapi oleh instansi yang menangani pekerjaan infrastruktur. Anggota DPRD Kabupaten Nabire, Yunus Tebay dalam hearing antara Gabungan Komisi DPRD, di Dinas Pekerjaan Umum, Jumat (19/1) lalu mempertanyakan kinerja DPU untuk membangun infrastruktur khususnya jalan dan jembatan di daerah ini. Dalam hearing tersebut, Gabungan Komsi Dewan dipimpin Willem Kayame dan Ketua DPRD Nabire, Marthen Douw sebagai anggota bersama 7 anggota lainnya. Yunus Tebay usai hearing di Sekretariat DPR mengatakan mempertanyakan kinerja DPU karena selama ini tidak Nampak adanya pembangunan jalan dan jembata oleh DPU Kabupaten Nabire. Pekerjaan jalan dan jembatan yang Nampak di lapangan, hanya pekerjaan yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua serta pembangunan yang dibiayai dengan dana lewat kampong. Ia menambahkan, selama ini banyak program yang diusulkan masyarakat. Tetapi usulan dari masyarakat tidak ditanggapi oleh DPU. Kerana itu, dewan mempertanyakan, pekerjaan jembatan dan jalan mana yang ditangani DPU Kabupaten Nabire. Karena pekerjaan yang ditangani DPU Kabupaten kurang Nampak di lapangan. Yunus mengatakan, DPU berdalih, dana yang tersedia tidak cukup, kurang. Tetapi, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini membantah dan menilai tidak benar. Karena, dari semua organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, dana terbesar diserap oleh tiga dinas yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Mau bilang tidak ada dana, tidak masuk akal. Karena, DPU merupakan salah satu dari tiga dinas yang mendapat porsi anggaran terbesar di Kabupaten Nabire. “Tidak benar, DPU bilang tidak ada dana. Setiap tahun anggaran, Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan itu mendapat anggaran yang besar. Tidak benar kalau DPU tidak ada anggaran,” tegaanya.  Oleh karena itu, Tebay menambahkan, masalah pembagian dan alokasi proyek fisik yang dikatakan DPU bahwa alokasi dananya sedikit akan dikonfrontir dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pelaporan Daerah pada sesi hearing mendatang. Karena, dana besar yang masuk di daerah ini direncanakan oleh Bappeda sebagai instansi yang dipercayakan pemerintah untuk merencanakan program yang disesuaikan dengan alokasi dana. (ans)