NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire melalui Komisi B mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire mempertanyakan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan yang terkait langsung dengan penanganan Covid-10 di daerah. Komisi B mendatangani Dinas Kesehatan, Jumat pekan lalu (18/9) untuk mengecek langsung pembayaran dana insentif dari pemerintah pusat bagi tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan penanganan corona.

Wakil Ketua Komisi B, Musa Malisa di ruang kerja Wakil Ketua II, H Moh Iskandar, Senin (21/9) usai Rapat Paripurna Istimewa sumpah janji Pengganti Antar Waktu (PAW)) Anggota DPRD Kabupaten Nabire periode 2019-2024, Yulius Yupi, mengatakan setelah mendengar aspirasi tenaga kesehatan tentang belum dibayarnya insentif bantuan pemerintah pusat kepada petugas kesehatan yang bersentuhan langsung dengan penanganan corona, Musa Malisa dan Wakil Ketua, Moh Iskandar menemui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten nabire, Yulian Agapa di kantornya, Jumat (18/9) usai menyampaikan aspirasi tenaga kesehatan ke Polres Nabire.

Musa Malisa menjelaskan, tenaga kesehatan di Nabire saat melakukan aksi demo damai ke DPRD, mengeluh insentif dari bantuan pemerintah pusat belum dibayar. Padahal, tenaga kesehatan sudah mengetahui, dana bantuan bagi tenaga kesehatan dalam penanganan corona, sudah ditransfer Juli lalu. Namun, hingga awal September belum dibayar. Legislator dari Perindo ini menjelaskan, saat bertemu Kepala Dinas, Yulian Agapa mengatakan insentif tersebut akan dibayar dalam pekan ini. Paling cepat dibayarkan pada Senin (21/9). Saat itu, Yulian Agapa mengatakan baru kembali dari bank. Pembayaran insentif tenaga kesehatan akan dilaksanakan Senin (21/9).

“Pembayarannya akan dilaksanakan dalam minggu ini,” kata Malisa mengurai penjelasan Kadinkes, Yulian Agapa.(ans)