NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire menggelar dengar pendapat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskelain) Kabupaten Nabire, untuk mendengarkan keluhan nelayan yang dijaring anggota dewan sebelumnya. Agenda yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Nabire Marcy Kegou dihelat di Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Kamis (23/3). Dalam rapat tersebut anggota dewan menyampaikan sejumlah pertanyaan yang diterima saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke distrik beberapa waktu lalu. Dan aspirasi nelayan yang disampaikan langsung dalam pertemuan dengan para nelayan di dewan beberapa pekan lalu.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nabire, Yance Pekey, SPi,MP usai dengan pendapat kepada wartawan mengatakan ke dewan atas undangan pimpinan DPRD Kabupaten Nabire. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan anggota dewan yang disampaikan di dalam dengar pendapat. “Kami jawab sesuai dengan pertanyaan anggota dewan, sesuai dengan poin-poin pertanyaan yang diajukan,” jelasnya.Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Nabire, Marcy yang dihubungi terpisah usai dengar pendapat, kepada wartawan di ruang kerjanya mengatakan, dewan mempertanyakan pembagian sarana kepada nelayan di daerah ini. Hal senada dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Yance Pekey, Wakil Ketua I mengatakan, pemerintah melalui instansi terkait memberikan bantuan berdasarkan permohonan dari nelayan.Yance Pekey mengaku, ada pembagian sarana kepada nelayan menurut warga asli melalui dana Otsus. Ada kasus yang terjadi, satu penerima yang dibagi menurut marga di kampung, kebetulan yang bersangkutan bukan nelayan tetapi seharian berburu di hutan. Oleh sebab itu, penerima memberikan kepada rekannya yang nelayan di kampungnya.Marcy Kegou juga mengungkap ada keluhan dari petani ikan di Lagari, dimana petani ikan mengaku belakangan ini, produksi ikan mas dan mujair dari petani berkurang. Sebab, terlambat untuk berkembang dan pertumbuhan juga lamban sejak adanya penambangan emas di kepala air Kali Musairo, di bagian pemukiman masyarakat transmigran, Kampung Biha, Distrik Makimi.Keluhan tersebut disampaikan kepada dewan saat melakukan kunjungan kerja  ke Lagari belum lama ini. (ans)