NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire ‘Borong’ tiga materi dalam Sidang Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama setelah dibuka Wakil Ketua I, Marcy Kegou didampingi Wakil Ketua II, Roy Wonda dan dihadiri Penjabat Bupati Nabire, Sendius Wonda. Sidang yang dihelat sejak sore, DPRD akan membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014, APBD Perubahan tahun 2015 dan Perubahan ke-3 atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.Penjabat Bupati Nabire, Sendius Wonda dalam sambutan pengantar materi sidang mengatakan, sesuai hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan dan manajemen pengelolaan administrasi Nabire mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penilaian tersebut merupakan opini yang sama dengan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, berharap agar kita tingkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan manajemen administrasi agar Nabire bisa memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).Lanjut Sendius Wonda, pemerintah mengacukan materi perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2008 karena, struktur, tugas dan kewenangan dari lembaga teknis yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan.Dalam pengantar juga Sendius mengharapkan, adanya kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif selama pembahasan tiga materi yang disodorkan eksekutif.    Belakangan ini, sebagian anggota DPRD Nabire dan masyarakat lewat tim Koalisi Pembaharuan Nabire Baru (KPNB) mempersoalkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati selama lima tahun yang dibacakan sebelum mengakhiri masa jabatan. Tapi akhirnya, DPRD Nabire, lewat sidang paripurna kali ini akan membahas laporan pertanggungjawaban Bupati Nabire untuk tahun terakhir, tahun anggaran 2014.(ans)