NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire menduga ada mafia bahan bakar minyak (BBM) khususnya BBM subsidi di Nabire sehingga terjadi kekurangan bahan bakar seperti bensin/premium, pertalite, pertamax dan solar di daerah ini dengan mengkomersilkan BBM subsidi.

Ditengarai ada oknum-oknum yang ikut bermain sehingga BBM subsidi bisa dikomersilkan.

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Sambena Inggeruhi kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (14/7) mengatakan, DPRD Nabire menduga adanya Mafia BBM subsidi di Nabire, BBM subsidi dikomersilkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dalam permainan ini, diduga ada oknum-oknum yang terlibat di dalamnya.

Sambena menambahkan, dengan mengkomersilkannya BBM seperti bensin/premium, pertalite, pertamax dan solar, terjadi kekurangan BBM subsidi di beberapa Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Nabire.

Ia membandingkan, ketika Nabire hanya punya 1 SPBU di Oyehe, mampu.

Tetapi dengan adanya beberapa SPBU, seharusnya tidak ada kekurangan namun yang terjadi belakangan ini, malah BBM subsidi kurang di SPBU.

Anggota Komisi A ini menjelaskan, pasca insiden di SPBU Teluk Kimi, DPRD Nabire melalui komisi telah turun menemui mitra masing-masing pada Jumat (10/7) lalu.

Komisi A sendiri melakukan tatap muka dengan Polres Nabire untuk mendiskusikan dikomersialkannya BBM subsidi di daerah ini.

Menurutnya, sesuai hasil pertemuan dengan Polres, Jumat pekan kemarin, Kapolres sudah merespon untuk menindaklanjuti bisnis BBM bersibsidi yang diduga ada keterlibatan oknum-oknum aparat, dan melakukan penertiban penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat di daerah ini.

Sambena juga menyebut, sesuai penjelasan dari Pertamina, mensuplai BBM subsidi ke setiap SPBU sebanyak 5.000 liter per hari.

Tetapi, kenyataan yang terjadi di SPBU malah ada kekurangan. Oleh sebab itu DPRD Nabire bingung.

Oleh sebab itu, kata Sambena, DPRD Nabire akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan soal persediaan BBM subsidi dan penyalurannya kepada masyarakat konsumen di daerah ini.

DPRD Nabire akan mengundang pihak-pihak terkait setelah dewan merumuskan temuan hasil kunjungan kerja Komisi, Jumat pekan kemarin. (ans)