NABIRE – DPRD Kabupaten Dogiyai mengadakan Sidang Istimewa dalam rangka rapat hak interpelasi dan hak angket terhadap Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Bupati Dogiyai tahun anggaran 2020. Sidang digelar Jumat (26/11/21) di Aula DPRD Dogiyai.

Seperti data yang diterima dari kontributor TVRI Papua, disebutkan, sidang istimewa dipimpin Ketua DPRD Dogiyai, Elias Anou, S.IP. Dikatakan Elias saat sidang, lembaga legislatif melaksanakan sidang istimewa hak angket dan hak interpelasi untuk menanggapi LKPJ Bupati Tahun 2020.

“Selanjutnya kami menyimak hasil pandangan umum 3 fraksi yakni Fraksi PDIP, PPP dan Gabungan serta hasil rapat hak interpelasi dan hak angket ini, kami 23 anggota DPRD Dogiyai tanda tangan lalu memberikan kepada Tim Panitia Khusus (Pansus)," katanya.

Wakil Ketua I DPRD Dogiyai, Simon Petrus Pekei menegaskan, ketiga pucuk pimpinan DPRD Dogiyai sudah menyetujui dan tanda tangan hasil pandangan umum 3 fraksi maupun hasil rapat hak angket dan interpelasi. Kata dia, sebagai pimpinan telah merekomendasikan kepada Pansus DPRD melanjutkan proses selanjutnya.

Sementara itu, Wakil ketua II DPRD Dogiyai, Orgenes Kotouki, SE, mengatakan, selama ini pihaknya telah mengundang Bupati Dogiyai  untuk menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2020. Namun bupati tidak hadir dan tidak mengundahkan undangan dari DPRD. Sehingga hak angket dan interpelasi akan dilanjutkan ke langkah berikutnya.

Lanjutnya, LKPJ Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, harus pertanggung jawabkan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Sidang istimewa dihadiri dan dipimpin langsung oleh tiga pucuk pimpinan DPRD Dogiyai.  Serta dihadiri oleh 23 anggota DPRD Dogiyai. (modes)