NABIRE – Waktu pelaksanaan APBD 2026 tinggal menghitung pekan, tetapi realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah baru mencapai 44,99 persen. Kondisi ini menjadi alarm bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak lebih cepat, menuntaskan program tertunda, dan mempercepat pelaksanaan kegiatan sebelum tahun anggaran berakhir.

Sorotan tersebut mengemuka dalam Monitoring Meja Semester II Tahun Anggaran 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Selasa (17/11/2026). Berdasarkan data per 16 November 2026, capaian penyerapan APBD yang masih berada di bawah 50 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, para Asisten Sekda, Kepala Biro, serta seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua Tengah.

Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., ditegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk mengendalikan jalannya pembangunan daerah.

Menurut Gubernur, setiap program pemerintah harus berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tanpa pengawasan dan pengendalian yang maksimal, berbagai kegiatan berpotensi mengalami keterlambatan, bahkan tidak mencapai target.

Karena itu, capaian realisasi anggaran sebesar 44,99 persen harus menjadi perhatian seluruh pimpinan OPD. Para kepala perangkat daerah diminta tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang masih tertunda.

PPK Diminta Percepat Pengadaan

Gubernur juga memberikan perhatian khusus terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta mempercepat seluruh tahapan pengadaan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain mengejar ketertinggalan realisasi anggaran, proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah juga diharapkan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

Kepada OPD yang menghadapi kendala teknis maupun administratif, Gubernur meminta agar tidak ragu menyampaikan persoalan tersebut kepada Tim Monitoring Meja. Dengan demikian, hambatan yang terjadi dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi.

Gubernur juga menyoroti masih banyak OPD yang realisasi anggarannya berada di bawah 50 persen. Kondisi tersebut menuntut keseriusan pimpinan perangkat daerah dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan sekaligus memastikan seluruh proses administrasi dan pelaporan diselesaikan tepat waktu.

"Keterlambatan dalam pelaporan tidak hanya menghambat proses monitoring, tetapi juga dapat berdampak pada evaluasi kinerja kita secara keseluruhan," tegas Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Victor Fun.

Pengawasan Beralih ke Sistem Digital

Untuk memperkuat transparansi dan mempermudah pengawasan, Pemprov Papua Tengah telah menyediakan platform digital melalui laman https://dalevbang.papuatengahprov.go.id.

Seluruh OPD diminta memanfaatkan platform tersebut secara maksimal sebagai sarana pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program melalui sistem E-Monitoring secara real-time.

Penggunaan sistem digital ini diharapkan membuat perkembangan kegiatan setiap perangkat daerah dapat dipantau lebih cepat, sehingga persoalan dalam pelaksanaan program tidak terlambat diketahui dan ditangani.

Gubernur menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya ditopang perencanaan yang baik. Diperlukan pengendalian, evaluasi, koordinasi, serta keterbukaan dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

Seluruh jajaran Pemprov Papua Tengah pun diminta memperkuat komitmen dan sinergi agar target pembangunan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal.

Melalui Monitoring Meja Semester II ini, pemerintah provinsi berharap seluruh OPD segera membenahi kinerja, mempercepat penyerapan APBD, dan memastikan setiap program yang telah dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di delapan kabupaten di Papua Tengah.

Tantangan menjelang penutupan tahun anggaran kini bukan sekadar menghabiskan sisa anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan pembangunan dan pelayanan publik yang dapat dirasakan masyarakat.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen mewujudkan visi Papua Tengah Emas yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan. (Luk)