NABIRE - Front Rakyat Papua (FRP) bersama ratusan mahasiswa dan pelajar di Nabire, Papua Tengah, menggelar aksi damai untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Rabu (10/12/2025) kemarin. 

Aksi yang berlangsung di berbagai titik di Kabupaten Nabire ini berakhir dengan titik kumpul terakhir di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT).

Seusai melakukan long march, ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar menyampaikan sejumlah tuntutan penting yang berfokus pada situasi kemanusiaan di tanah Papua. Aksi tersebut berjalan tertib dan damai, mencerminkan penggunaan ruang demokrasi secara bertanggung jawab.

Adapun beberapa tuntutan utama yang disuarakan FRP dan massa aksi menyoroti dugaan pelanggaran HAM di Papua yang mereka klaim telah berlangsung selama 64 tahun. 

Pelanggaran ini disebut-sebut dipicu oleh situasi darurat militerisme, kepentingan investasi serta berbagai krisis kemanusiaan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Salah satu orator aksi membacakan tuntutan-tuntutan tersebut dengan tegas. Mereka menuntut penghentian segera atas operasi militer, serangan udara dan pengepungan kampung oleh pasukan non-organik di Papua.

Selain itu, mereka juga menyuarakan perlunya pembukaan akses tanpa syarat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan dan pemantau independen. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Massa aksi juga mendesak agar misi penyelidik pencari fakta PBB diterima untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat. Tuntutan ini mencakup penyelidikan kasus pembunuhan, kekerasan seksual dan serangan terhadap warga sipil di Papua.

Tuntutan lain yang signifikan adalah pembebasan seluruh tahanan politik Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang telah dikriminalisasi. Penghentian ekspansi industri ekstraktif, seperti Freeport, Blok Wabu, dan perkebunan sawit, juga menjadi poin krusial yang disuarakan.

Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRPT, Anis Labene, memberikan apresiasi tinggi atas langkah tertib massa aksi dalam menyampaikan pendapat mereka. "Hari ini menjadi tolak ukur demokrasi di Papua Tengah, dimomentum seperti ini biasanya selalu terjadi kekacauan, tetapi kali ini kami mengucap syukur," ungkapnya.

Anis juga memuji sinergi antara aparat keamanan dan massa aksi. "Polres Nabire bertindak dengan bijak, begitu juga massa aksi yang datang dan menyampaikan aspirasi dengan tertib dan bermartabat," tambahnya, menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga ketertiban umum.

Anis Labene memastikan bahwa lembaganya telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dalam momentum Hari HAM Sedunia tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh tuntutan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di DPR Papua Tengah.

"Aspirasi akan kami koordinasikan ke pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan kami," tutup Anis, sambil menegaskan bahwa momentum hari HAM sedunia menjadi ruang refleksi bersama untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui jalur konstitusional. Aksi tersebut pun ditutup dengan pembubaran diri massa secara damai dan tertib.(amd)