​NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT) telah mengambil langkah signifikan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan. Pembentukan pansus ini disahkan melalui rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRPT, Selasa (19/08/2025). Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap berbagai isu kemanusiaan yang menjadi perhatian luas di tengah masyarakat.

​Pembentukan pansus ini menunjukkan komitmen serius dari para wakil rakyat. Wakil Ketua II DPRPT, Dr. Drs. Petrus Izaach Suripatty, M.Si., menyatakan bahwa langkah ini didasari oleh keprihatinan mendalam DPRPT atas berbagai permasalahan yang ada. Isu-isu tersebut mencakup bencana alam, kemiskinan, masalah kesehatan, hingga konflik horizontal yang menyebabkan warga harus mengungsi.

​Suripatty menambahkan bahwa sebagai representasi rakyat, DPRPT merasa memiliki tanggung jawab untuk bertindak. "Perlu wadah khusus untuk pertama kali yang akan fokus, terarah, dan berkesinambungan kerja selama empat bulan terhadap isu-isu kemanusiaan tersebut dengan cepat, tepat, dan berkeadilan," tegasnya.

​Pansus ini akan menjadi wadah khusus yang bertugas melakukan investigasi dan penanganan secara mendalam terhadap masalah kemanusiaan. Harapannya, dengan adanya pansus ini, penanganan isu-isu tersebut bisa lebih terfokus dan efisien.

​Ketua Pansus, Yohanes Kemong, S.Ip., menjelaskan rencana kerja timnya. Ia menyatakan bahwa dalam 120 hari ke depan, tim akan segera menyusun jadwal dan membagi tugas untuk melakukan investigasi lapangan. Data yang dikumpulkan tidak hanya berasal dari lapangan, tetapi juga akan diverifikasi dan disinkronkan dengan data dari berbagai pihak.

​Kemong menekankan bahwa anggota pansus akan segera terjun langsung ke lapangan. Tujuannya adalah untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat di setiap kabupaten di Papua Tengah. "Kami pastikan dalam bulan ini tim pansus sudah bergerak," ucapnya.

​Ia juga berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar tugas ini dapat berjalan lancar demi masa depan Papua Tengah yang lebih baik. Hasil dari investigasi dan kerja pansus nantinya akan dilaporkan langsung kepada Ketua DPRPT.

​Pansus ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Pembentukan pansus ini juga dipandang sebagai langkah awal yang krusial untuk merintis jalan menuju perdamaian dan pemulihan kehidupan masyarakat di Papua Tengah.(amd)