NABIRE - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Tengah terus berupaya mengoptimalkan realisasi penanaman modal di daerah. Langkah strategis ini dilakukan guna mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Tengah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi telah menetapkan target yang terbilang cukup tinggi untuk kawasan ini. Nilai target investasi tersebut diharapkan dapat tercapai melalui peran aktif seluruh pemangku kepentingan serta kemudahan layanan perizinan bagi para pelaku usaha.

“Kalau untuk tahun ini target investasi dari kementerian untuk Provinsi Papua Tengah itu Rp29 triliun, 490 miliar rupiah,” kata Koordinator Penanaman Modal DPMPTSP Papua Tengah, Emmy Patari, S.T., saat ditemui Papuapos Nabire di ruang kerjanya, Senin (19/10/2026).

Mengenai bidang usaha yang dituju, pemerintah daerah tidak membatasi atau memprioritaskan sektor tertentu. Pemetaan besaran kontribusi setiap bidang usaha baru dapat teridentifikasi secara akurat setelah para investor menyampaikan kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

“Tidak ada prioritas untuk sektor apa saja. Nanti setelah pelaku usaha menyampaikan LKPM-nya, baru akan kelihatan sektor mana yang paling banyak menyumbang investasi di Papua Tengah. Selama ini memang sektor pertambangan dari PT Freeport Indonesia masih menjadi pemegang porsi terbesar,” ujar Emmy.

Guna menarik minat para investor luar maupun lokal, DPMPTSP Papua Tengah menyiapkan sejumlah strategi inovatif pada tahun 2026. Salah satunya adalah pengembangan kanal digital resmi serta keterlibatan aktif dalam ruang diskusi bersama para pelaku industri.

“Tahun 2026 ini selain sosialisasi, kami membuat situs web resmi untuk menampilkan berbagai potensi daerah. Kami juga berkolaborasi dengan Kadin untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait sektor unggulan dan kemudahan perizinan di delapan kabupaten,” jelasnya.

Dari segi sebaran wilayah, peta realisasi investasi di Papua Tengah saat ini masih didominasi oleh daerah yang memiliki basis industri ekstraktif skala besar, disikuti oleh pusat pemerintahan provinsi.

“Kontribusi paling besar masih dari Kabupaten Mimika karena keberadaan PT Freeport Indonesia di sana. Kemudian daerah penyumbang terbesar kedua adalah Kabupaten Nabire,” tutur Emmy menutup keterangannya. (sam)