NABIRE - Dinas Tenaga Kerja, Tranmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Tengah mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) penting terkait Pencadangan Tanah dan Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lokal. Acara ini berlangsung di Hotel JDF Nabire pada hari Kamis, (30/10/2025). 

Rakor tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur yang menekankan pentingnya memposisikan masyarakat lokal sebagai tuan di atas negerinya sendiri. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Disnakertrans ESDM Provinsi Papua Tengah, Frets James Boray, S.E., M.Si., dalam sambutannya.

Menurut Frets Boray, segala upaya yang dilakukan pemerintah saat ini bertujuan untuk menyiapkan lahan bagi masyarakat lokal agar mereka dapat berusaha dan menggali potensi daerahnya sendiri dengan baik di masa depan. Fokus utama adalah pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat asli Papua Tengah.

Sebagai contoh konkret, ia menyebutkan keberhasilan program yang telah dilaksanakan di Distrik Makimi tahun lalu. Di sana, masyarakat telah merasakan manfaatnya, bahkan sampai pada tahapan berkoordinasi dengan pihak pertanahan untuk mengurus akta tanah mereka. Ini menunjukkan langkah nyata pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas tanah.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berencana untuk terus melanjutkan program serupa. Kawasan yang menjadi target pengembangan selanjutnya adalah di Nabire Barat serta kabupaten lainnya, termasuk Mimika. Namun, saat ini, fokus akan diarahkan pada lokasi yang jaraknya lebih terjangkau, agar proses pengerjaan dapat dilakukan secara efisien.

Secara regulasi, kegiatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan dari UU Nomor 15 Tahun 1997. Undang-undang tersebut mengarahkan penyiapan pemukiman transmigrasi harus terwujud menjadi pemukiman yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang.

Dalam pelaksanaannya, penyiapan pemukiman transmigrasi meliputi spektrum yang luas, mulai dari penyiapan area, perencanaan, pembangunan perumahan, fasilitas umum, sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi, hingga penyiapan bahan, dan ruang usaha yang memadai bagi para transmigran lokal.

Frets Boray juga mengenang pola Transmigrasi Lokal yang lama, di mana seringkali lokasi yang dipilih sangat jauh tujuannya adalah agar pemerintah terpanggil untuk membangun akses jalan ke lokasi tersebut. Ia berharap, metode tersebut dapat diadopsi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mempertemukan masyarakat lokal yang sudah ada di lokasi.

Di akhir sambutannya, Kepala Disnakertrans ESDM ini berharap bahwa pertemuan koordinasi hari ini dapat melahirkan beberapa hasil konkret yang bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah nyata ke depannya. Hasil rakor diharapkan berupa kesepakatan bersama yang solid untuk pengembangan program transmigrasi lokal.(amd)