NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan mulai tahun ini (2021) membuka Sekolah Menegah Analis Kesehatan (SMAKES) Kelas Pemerintah Daerah Wilayah Adat Meepago di Kabupaten Nabire.

Ketua Panitia Penerimaan siswa siswi, Benny Degei, S.KM mengatakan, SMAKES yang dibuka adalah lahan pendidikan kelas jauh pertama di Provinsi Papua setelah SMAKES Dok II Jayapura yang didirikan pada tahun 1962.

“SMAKES kelas Pemda Meepago di Nabire baru buka tahun 2021 ini. Itu pun atas niat baik Kepala Dinas Kesehatan Papua, Bapak Dr. Roby Kayame, S.KM, M.KES,” jelas Benny kepada Papuapos Nabire saat bertandang ke dapur redaksi, Rabu (2/6/21).

Dikatakan Benny, kehadiran SMAKES bertujuan menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dalam rangka menjawab kebutuhan pembangunan khususnya tenaga terampil laboratorium kesehatan.

Apalagi, kata Benny, kedepan Pemprov berencana membuka Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) di wilayah adat Meepago sehingga ketersediaan SDM harus disiapkan sejak dini.

“Salah satu pertimbangan kerena itu, Dinkes Papua membuka SMAKES kelas Pemda Meepago,” ujar Benny.

Tak hanya SMAKES, namun lebih jauh Benny mengaku, kedepan Pemprov Papua berkerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) berencana membuka DIII dan S1 Analis Kesehatan di wilayah adat Meepago.

Pendaftaran Telah Dibuka

Pendaftaran siswa baru telah dibuka panitia sejak 1 hingga 15 Juni 2021. Dibuka kurang lebih dua minggu, maka Benny meminta, bagi siswa siswi yang ingin melanjutkan studi jenjang menengah atas segera mendaftarkan diri.  

“Siswa siswi yang telah mengikuti Ujian Nasional (UN) di bangku SLTP bisa mendaftarkan diri di sekretariat yang telah disediakan oleh panitia penerimaan. Tepatnya di Jalan Kesehatan, Akper Poltekes, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibuka setiap jam kerja dan untuk persyaratanya langsung datang dan tanyakan ke sekretariat,” jelas Benny.

Dijelaskan Benny, satu kelas dulu untuk tahun ini (ajaran 2020/2021), sehingga hanya dibutuhkan 40 siswa. Untuk kedepan akan disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasana (gedung) sekolah. 

Benny menambahkan, penerimaan untuk umum namun tetap memperhatikan keterwakilan daerah berdasarkan asal usul marga dan daerah dan kawasan.

“Non Papua tetap diterima namun sedikit jumlahnya. Soal persentasi antara OAP dan bukan OAP sementara belum diputuskan bersama,” akunya. (eby)