NABIRE - Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan Monitoring Evaluasi. Acara yang berlangsung di Hotel JDF pada Kamis (11/09/2025) ini bertujuan untuk menyinkronkan program dan anggaran antara pemerintah pusat, provinsi dan delapan kabupaten di Papua Tengah. Rakornis ini menjadi langkah strategis dalam menyusun APBD Perubahan dan APBD Induk tahun 2026.

Kepala Dinkes P2KB Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes., CH., Med., CHt, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinkronisasi program dan sumber pendanaan. 

Ia menjelaskan, dana kesehatan berasal dari berbagai sumber, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat.

 

Selain itu, ada program Kolaborasi Jaring Sistem Terintegrasi (KJSU) untuk rumah sakit dan Sistem Operasional Pelayanan Kesehatan (Sopi Impuls) untuk Puskesmas.

Pemerintah kabupaten juga memiliki peran penting melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan dan dana Otonomi Khusus (Otsus). Sinergi program ini diharapkan dapat mengatasi masalah kesehatan prioritas baik di tingkat pusat maupun daerah, sejalan dengan visi misi bupati dan gubernur.

Dr. Agus menegaskan, peran pemerintah provinsi bukanlah mengambil alih tugas kabupaten, melainkan menjadi ‘support system’. Provinsi fokus pada dua indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) plus satu. Dua SPM tersebut adalah penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan krisis kesehatan. Sementara itu, ‘plus satu’ adalah menjadi sistem pendukung untuk memastikan Puskesmas dan rumah sakit di kabupaten dapat beroperasi secara efektif dan optimal.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit di delapan kabupaten atas dukungan mereka terhadap program-program prioritas. Beberapa program yang disebutkan adalah program kesehatan gratis serta peningkatan kesehatan ibu dan anak dan juga penanganan Tuberkulosis (TB).

Terkait BOK, dr. Agus menyoroti masalah yang dihadapi. Ia menyebutkan, persyaratan penyaluran BOK harus dipenuhi agar dana tersebut dapat cair. Saat ini, hanya dua kabupaten di Papua Tengah, yaitu Mimika dan Nabire, yang telah memenuhi syarat. Enam kabupaten lainnya masih belum, sehingga berisiko mengalami kendala operasional, terutama di tingkat Puskesmas.

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi oleh enam kabupaten tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama agar semua kabupaten dapat memenuhi persyaratan dan menerima dana BOK. Ini penting karena tanpa dana tersebut, kegiatan kesehatan di daerah bisa terhambat.

Di sisi lain, terdapat kabar baik terkait akreditasi rumah sakit. Dari delapan RSUD yang ada di Papua Tengah, enam di antaranya sudah terakreditasi. 

Dr. Agus secara khusus mengapresiasi RSUD Intan Jaya yang baru saja meraih akreditasi ‘Madya’. Pemerintah provinsi akan terus memberikan dukungan untuk perbaikan strategis agar pelayanan di seluruh rumah sakit semakin meningkat.

Begitu pula dengan Puskesmas. Dari 150 Puskesmas yang ada di Papua Tengah, 125 di antaranya sudah teregistrasi. Dari jumlah yang teregistrasi, 50 di antaranya sudah terakreditasi. 

Sebanyak 150 Puskesmas sudah melaksanakan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), meski masih ada 20 Puskesmas yang perlu didorong untuk segera teregistrasi.

Agus menjelaskan status dua rumah sakit yang belum terakreditasi, yaitu RSUD Deiyai dan RSUD Dogiyai. Secara infrastruktur dan sarana prasarana, keduanya sudah cukup memadai. Provinsi akan membantu melengkapi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan, seperti menambah dokter spesialis dasar dan penunjang, untuk mendukung proses akreditasi.

Ketua Panitia, Yaan Alfred Mara, S.Kep., NsM., M.Kes, menambahkan Rakornis ini merupakan agenda tahunan. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan arah kebijakan, mengidentifikasi persoalan kesehatan, menyusun rencana aksi strategis serta memperkuat koordinasi antara provinsi dan kabupaten.

Acara ini berlangsung selama dua hari, dari 11 hingga 12 September 2025, dan diikuti oleh 37 peserta serta empat narasumber. Diharapkan, hasil Rakornis ini dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan program kesehatan yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat Papua Tengah.

Pembiayaan kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh DPA Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.(sam)