Dinas Peternakan Siapkan Pergeseran Status Wabah ASF Jadi Status Tertular

NABIRE – Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nabire menggelar rapat evaluasi penanggulangan wabah African Swine Fever (ASF) yang telah melanda wilayah tersebut. Rapat yang diadakan di Aula Setda Nabire pada Selasa (12/08/2025) ini membahas kemungkinan pergeseran status dari ‘wabah’ menjadi ‘status tertular’.
Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Nabire, drh. I Dewa Ayu Dwita, dalam sambutanya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, mulai dari Balai Karantina yang memberikan bantuan pengujian sampel.
I Dewa Ayu Dwita juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai instansi lain, termasuk Dinas Lingkungan Hidup yang membantu evakuasi bangkai babi, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pangkalan Laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Polres Nabire, khususnya Lanal Angkatan laut, yang turut serta dalam menjaga lalu lintas di pelabuhan.
Ia menekankan bahwa penanganan wabah ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerja sama dari seluruh tim.
Dalam pemaparannya, drh. Dwita mengingatkan kembali mengenai ASF, yang dikenal juga sebagai demam babi Afrika. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengan penularan yang sangat cepat, angka kematian hingga 100% dan hanya menyerang babi, tidak berbahaya bagi manusia.

Penularan virus ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan babi yang terinfeksi, peralatan terkontaminasi, lalat, maupun sisa daging babi.
Awalnya, Nabire merupakan daerah bebas ASF, namun virus diduga masuk melalui produk olahan atau daging babi dari daerah tertular seperti Manokwari, Jayapura dan Mimika.
Kasus pertama di Nabire dilaporkan pada 14 Oktober 2024. Setelah pengujian sampel darah, Balai Karantina Pertanian Jayapura pada 8 November 2024 mengkonfirmasi bahwa kasus tersebut positif ASF.
Menanggapi hasil ini, Pemerintah Kabupaten Nabire segera mengeluarkan SK Bupati tentang penetapan status penyakit ASF, membentuk tim Satuan Tugas (Satgas), dan mengeluarkan surat edaran bupati tentang pencegahan dan penanggulangan wabah. Dana penanganan sebesar Rp1,7 miliar juga dialokasikan dari APBD Kabupaten Nabire.
Beberapa langkah penanggulangan yang telah dilakukan antara lain: membuka Posko penanggulangan, menetapkan lokasi penguburan massal di Kampung Kali Bumi serta melakukan pembatasan lalu lintas transportasi babi. Edukasi kepada masyarakat juga gencar dilakukan melalui dialog interaktif, pemasangan spanduk dan sosialisasi langsung.

Tim Satgas juga melakukan eliminasi dengan metode ‘jemput bola’ untuk mengangkut babi yang mati dari rumah-rumah warga ke lokasi penguburan massal sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Ketua Tim Satgas Penanggulangan ASF, Pieter Erari, S.E.,M.Si, menjelaskan, jika wabah ini dianggap telah melandai, maka akan dikeluarkan keputusan bupati baru yang mempublikasikan langkah-langkah selanjutnya.
Ia juga menyoroti masalah harga daging babi yang melonjak setelah populasi berkurang. Pihaknya akan mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dan tetap menjaga mata pencaharian peternak.
Pieter Erari juga menyebutkan adanya rencana pengadaan babi secara besar-besaran oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, ia berharap hasil rapat ini dapat memberikan kejelasan apakah peternak sudah bisa mulai beternak kembali atau tidak. Pieter juga menyampaikan bahwa rencana pergeseran status ini akan kembali dirapatkan secara internal.(sam/amd)
Bagikan artikel ini



