NABIRE – Menjawab tuduhan, dugaan dan isi dari penyataan sikap yang disampaikan oleh warga masyarakat Dogiyai yang tergabung kedalam organisasi Warga Kamu dan Mapia (KAMAPI) Kabupaten Dogiyai, yang menyebutkan Wakil Bupati Dogiyai dan 2 anggota DPRD masing-masing Markus Waeni dan Vincen Tebai diminta untuk berhenti menghalangi pembangunan di Dogiyai, dibantah tegas Vincensius Tebai,A.Md.,SE, saat berkunjung ke redaksi media ini semalam. Dijelasnya, Vincen Tebai dan Markus Waeni selaku anggota dewan, tidak ada niat untuk menghalangi kegiatan pembangunan di Kabupaten Dogiyai yang seperti disampaikan perwakilan masyarakat Kamapi tersebut dan kami juga tidak menganggu Bupati Dogiyai dalam menjalankan tugas di daerah itu.“Terhadap itu Vincen Tebai dan Markus Waeni tidak pernah menghalangi, baik pembangunan maupun tugas bupati, termasuk terkait masalah Bantuan Sosial kepada masyarakat. Karena soal Bansos itu juga dirinya selaku anggota DPRD Dogiyai ketika ditanya tidak tahu menahu. Silakan, ketika masyarakat ingin bertanya, tanyakan kepada pihak terkait dalam hal ini pihak berwajib,” tegasnya.Kami justru, lanjut Vincen, sedang meluruskan soal terkadasnya pembangunan di Kabupaten Dogiyai. Dimana, terjadi persoalan terkait diukitnya proses dana Bansos. “Dan terkait ini, yang berhak memeriksa masalah dan kasus ini bukan Vincen Tebai ataupun Markus Waeni. Perlu diketahui bersama, yang punya hak memeriksa pembangunan di Dogiyai dan keuangan negara ada lembaga-lembaga yang berwenang, seperti BPK, KPK dan Tim Tipikor Polda Papua, bukan anggota DPRD Dogiyai,” ujarnya.Untuk itu, tambah Vincen, ketika ada masyarakat dan lembaga masyarakat adat, seperti yang disebutkan dalam media ini, dewan adat daerah wilayah Meepago Kabupaten Dogiyai dan warga Kamapi khususnya yang menyebutkan bahwa Vincen Tebai menghalangi proses pembangunan di Dogiyai, itu salah alamat.Sehingga, tegasnya lagi, bila ada masyarakat Dogiyai yang ingin bertanya terkait adanya isu ataupun kabar soal penangkapan pejabat Dogiyai dan soal masalah yang terjadi di kabupaten ini, silakan masyarakat bertanya kepada pihak berwenang dalam hal ini pihak berwajib. Karena, kata Vincen, terkait masalah yang ada itu saat ini sedang dan sudah ditanggani pihak Polda Papua. (wan)