NABIRE – Ketua dan pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Nabire ambil sikap atas tindakan pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang telah dan sedang mengatasnamakan dari KAPP untuk memetik keuntungan pribadi.

Seperti ditegaskan Ketua KAPP Nabire, Basarudin Warfete, jika ada pihak-pihak melakukan hal itu diharapkan agar dilaporkan kepada ketua dan pengurus KAPP devinitif.

“Dengan maraknya terjadi manipulasi data informasi dan administrasi yang mengatasnamakan organisasi maka kami dari KAPP Nabire menyampaikan ke[kepada seluruh komponen baik instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan para pengusaha pelaku usaha baik jasa maupun konstruksi maupun ekonomi sektor riil.

Yang ingin kami sampaikan, apabila ada kelompok-kelompok tertentu atau individu yang mengatasnamakan KAPP Nabrie untuk meminta hal-hal yang berkaitan dengan sumbagan atau melobi paket-paket proyek baik di pemerintahan maupun di pihak-pihak swasta, seperti main kontraktor dan lainnya maka segera dikonfirmasikan kepada kami sebagai ketua dan pengurus KAPP devinitif,” ujarnya kepada media ini, Minggu (28/6) kemarin. 

Hal ini disampaikan, lanjut Warfete, karena beberapa waktu lalu bahkan sekarang ini masih terjadi penipuan-penipuan yang megnatasnamakan KAPP Nabire.

Hal ini ditegsakan berkaitan dengan telah direorganisasikan KAPP Papua baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten.

Di tingkat provinsi, jelas dia, telah dilaksanakan konverensi luar biasa untuk menggantikan kepengurusan yang lalu dengan kepengurusan yang sekarang di bawah kepemimpinan Musa Haluk, SE, MM.

Konverensi di tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Desember 2018 di Jayapura dan pengurus telah dilantik oleh Sekda Papua atas nama Gubernur Papua. 

Sebagai bagian dari konsolidasi organisasi, lanjut Basarudin Warfete, di Kabupaten Nabire pun telah dilaksanakan konverensi daerah KAPP yang pertama sejak berdirinya organisasi ini tahun 2006.

Konverensi tingkat kabupaten telah dilaksanakan di aula PUPR pada Agustus 2019. 

“Hal ini kami tegaskan karena berdasarkan surat keputusan Badan Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua (BPP KAPP) tentang struktur dan susunan badan pengurus KAPP Nabire nomor 050/KU/BPP-KAPP Papua/JPR/XI/2019 dengan susunan badan pengurus, Ketua Basarudin Warfete dan anggota bidang-bidang dengan masa kepemimpinan 2019-2024.

Pada bidang jasa konstruksi, ketua bidangnya atas nama Daniel Adi, wakil ketua Richard C. Wakum, sekretaris Benediktus A, R. Sawaki, anggota adalah Welem Marey, Fredy Sanggenafa.

Namun berkaitan ketua bidang Daniel Adi telah meninggal dunia maka secara otomatis digantikan oleh wakil ketua Richard C. Wakum,” paparnya. 

Ditegaskan Warfete, disampaikan kepada seluruh instansi pemerintah baik vertikal maupun otonom, BUMN/BUMD, dan para pengusaha baik di bidang jasa konstruksi maupun sektor riil, apabila ada yang datang mengatasnamakan KAPP Nabire maka segera menghubungi pihaknya di nomor kontak 081248226199.

Hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan atas nama organisasi dan pencemaran nama baik organisasi KAPP Nabire.

Ditanya apakah pernah terjadi kasus seperti itu, jawab dia, ada indikasi dan ini sudah berjalan lama dengan mengatasnamakan KAPP tapi untuk kepentingan pribadi, padahal yang bersangkutan bukan anggota.

Ada juga oknum anggota tapi tidak mendapat surat tugas dalam menjalankan aksinya.

Karena di KAPP Nabire, setiap perintah itu ada surat dan surat resmi dari KAPP yang ada barcodenya.

Apabila ada surat yang tidak menggunakan barcode maka segera ditindaklanjuti dengan mengkoordinasikan lebih lanjut kepada pengurus devinitif. 

*******KAPP Mittra Pemda Nabire********

Ketua KAPP Nabire, Basarudin Warfete, mengharapkan agar seluruh pengusaha baik di bidang jasa, konstruksi maupun ekonomi sektor riil di daerah ini, agar segera bergabung dengan KAPP untuk bagaimana kita merealisasikan hak-hak sebagai orang Papua yang ada di daerah ini.

Hal ini dilakukan karena berdasarkan Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah guna percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Kemudian yang diimplementasikan dengan Peraturan Gubernur nomor 14 Tahun 2019.

Ditanya jumlah anggota KAPP Nabire, jawabnya, yang ada di dalam badan pengurus sebanyak 46 orang.

Namun jika dari hasil mendata mulai dari ekonomi jasa, konstruksi, dan ekonomi sektor riil ada 3.000 an anggota, termasuk mama-mama Papua telah ddata dan masuk dalam anggota. 

“Kalaudata kita yang beberapa tahun lalu itu 3.500an, tapi karena ada yang pindah ada yang alasan pribadi kita data ulang sekitar 3.000an.

Kita masih perlu dukungan-dukungan untuk kita mendata ini ulang.

Karena organisasi ini dibentuk juga berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 54 tahun 2017 tentang KAPP.

Ini bagian dari bagaimana untuk mendukung permintah dalam rangka pengembagnan ekonommi kerakyatan, mendukung program pemerintah, terutama program pemerintah Kabupateen Nabire yang dicanangkan oleh Bupati Isaias Douw,” tuturnya.

Pihaknya, kata Warfete, juga beraharap kepada pemerintah untuk melihat organiassi ini sebagai mitra kerja.

Sehingga kita dapat membantu pemerintah untuk memberikan kontribusi dengan mendukung semua sektor riil mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya. (ros)