NABIRE - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nabire, Yusuf S. Pirade, ST, MT, mengatakan, untuk saat ini dibutuhkan sinergitas baik internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun OPD lain dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kata dia, pendataan pajak dan retribusi yang dilakukan Bapenda Nabire masih bersifat poradis dan belum ada yang sifatnya akurat. Baik masalah pajak PBB, BPHTB serta pajak–pajak lainnya.

Sementara dari 11 jenis pajak, hanya bisa dipungut 9 jenis pajak di Kabupaten Nabire. Yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, air tanah mineral bukan logam dan batuan.

“Dari semua pajak ini, terutama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), telah ditemukan masih banyak yang belum terdata secara baik. Perlu ada kerja sama antar OPD penghasil PAD guna meningkatkan PAD,” kata Kepala Bapenda Nabire, Yusuf S. Pirade, kepada Papuapos Nabire, Selasa (26/4/22).

Karena berdasarkan data, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi aktual di lapangan. Misalnya dulu hanya tanah, tetapi saat ini sudah ada pembangunan rumah mewah. Dengan memanfaatkan kondisi sumber daya secara maksimal, walaupun dukungan dana yang sangat minim, pegawai Bapenda turun mengindefikasi serta melalukan pemutahiran data dengan waktu yang sangat singkat.

Demikian juga retribusi daerah, contohnya di pasar–pasar milik pemerintah daerah sudah banyak yang dipindahtangankan tanpa sepengetahuan Bapenda. Sehingga pegawai melakukan kegiatan turun lapangan untuk mendata dan memferifikasi ulang. Dengan demikian sebenarnya banyak potensi PAD namun belum maksimal dikerjakan.

Untuk itu solusinya semua sumber daya manusia yang ada betul-betul mempunyai satu tujuan untuk meningkatkan PAD. Dan juga dibutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat dalam hal kesadaran membayar pajak dan retribusi demi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Nabire. (des)