NABIRE - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan kebijakan Pemerintah Prabowo, merupakan kebijakan strategis dalam rangka mempersiapkan generasi emas 2045 mendatang. Reaksi dan tanggapan rakyat Indonesia terhadap MBG yang sudah berjalan mendapat tanggapan yang sangat positif, tak ketinggalan juga tanggapan dari rakyat Papua.

“Persoalannya bagi Papua yang memiliki daerah terisolasi, menyelenggarakan makan bergizi gratis tidak bisa menjadi sederhana. Disamping banyak sekolah dasar yang tersebar didaerah terpencil dan hanya bisa dijangkau pesawat kecil, penyeragaman makanan beras bisa mengancam mutasi genetik dan hal ini adalah buruk untuk jangka waktu yang panjang kedepan”, kata Wawan (ex wakom tkn fanta)

Presiden Prabowo meminta kepada Kepala BGN untuk segera mengakselerasi dengan cepat dan terukur program Makan Bergizi Gratis (MBG) keseluruh wilayah Indonesia.

Dan MBG ini memiliki dasar yang kuat dalam Al Quran pada surat Abasa ayat 24 yang berbunyi” Maka Hendaklah Manusia Itu Memperhatikan Makanannya”

Ayat ini mengandung perintah kepada manusia untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsinya. Allah SWT telah memudahkan manusia untuk mendapatkan makanan yang tersedia di bumi, baik yang masih berupa bahan baku maupun yang sudah siap dikonsumsi.

Oleh sebab itu untuk Papua khususnya daerah terisolasi di pegunungan dan daerah rawa akan membutuhkan skema MBG yang tersendiri sesuai dengan keadaan setempat. Seperti misalkan melibatkan mama-mama pada pelayanan gereja. Memberi porsi pada makanan lokal yang lebih dominan. Dengan memberi peran yang total dalam melibatkan masyarakat setempat, program ini akan menumbuhkan rasa kebangsaan secara tidak langsung. Persoalan yang ada di masyarakat Papua adalah adanya perasaan tak pernah dilibatkan atau diberi peran dalam proses pembangunan Nasional.

Pemberian peran ini tidak dilepaskan begitu saja melainkan dipimpin langsung oleh kepala daerah setempat. Karena pada dasarnya tradisi makan bersama di Papua sampai sekarang masih ada, seperti Bakar Batu. Sehingga program MBG itu bukan hal baru, melainkan sudah ada dalam kebudayaan masyarakat Papua. Hanya mekanisme detailnya saja yang perlu dibuat skema khusus agar tujuan tercapai dan dapat memberi peran kepada OAP (orang asli Papua)

Untuk kabupaten di gunung dan rawa perlu harga yang sesuai dengan kondisi kemahalan daerah. Hal ini supaya porsi makanan bergizi yang para siswa peroleh dapat menyamai dengan siswa daerah lain. Karena barang-barang di Papua mahal, terlebih ke pegunungan yang menggunakan pesawat kecil.

Daerah terpencil pegunungan seperti delapan kabupaten di Provinsi Pegunungan Tengah (Jaya Wijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Memberamo Tengah, Tolikara, Lani Jaya dan Nduga). Di Provinsi Papua Tengah ada enam kabupaten (Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya, Paniai, Deiyai dan Dogiai). Untuk kabupaten di daerah rawa, ada Memberamo Raya di Papua Induk dan Kabupaten Mapi dan Asmat di Papua Selatan. Sedangkan untuk kabupaten yang sudah terjangkau transportasi darat dan laut dan merupakan daerah nusantara, perlu melibatkan peran OAP minimal separuh dari dapur gizi yang ada agar dapat menghadirkan rasa keadilan.

Dengan demikian maka program MBG di Papua selain dapat memberikan makanan kepada seluruh siswa yang ada, juga memberikan peran partisipatif kepada masyarakat Papua dan harus dilaksanakan secara persuasif dengan duduk bareng bersama tokoh-tokoh papua (Kepala Adat/Suku) musyawarah ini akan memberikan nilai positif terhadap pemerintah.

Pemerintah pusat harus menyadari bahwa Papua adalah NKRI maka segala program kebijakan yang akan dilaksanakan maka harus berbasis keadilan karena kita berpedoman kepada Pancasila yaitu sila ke 5 (keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia).

Wawan juga menyampaikan pembangunan infrastruktur di daerah Papua yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi harus bisa di tingkatkan di pemerintahan Pak Prabowo sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.(ist)