NABIRE - Belum lama ini, seluruh warga masyarakat Kabupaten Nabire tertuju pada apa isi kepala yang disampaikan ketiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire untuk Periode 2021-2026.

Debat Terbuka II Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan Tema Menyelesaikan Persoalan daerah, Menyelaraskan Program Pembangunan daerah Provinsi dan Nasional dan Strategi Penanganan Covid -19.

Dalam segmen Debat Inspiratif, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, yang berlangsung pada Kamis (19/11) lalu bertempat di Auditorium RRI Nabire Jalan Merdeka Nomor 74 Nabire, antar Paslon saling serang pertanyaan. 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M. Cahya (FRANSBRO) mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nabire sangat banyak.

Ketika terpilih menjadi bupati, dirinya berjanji akan merubah banyak Perda untuk mengangkat PAD di Nabire.

  “Nabire ini potensinya banyak, DPRD bekerja bersama-sama dengan bupati, jalan cari uang keluar, ke Jakarta sama-sama, jangan bupati sendiri jalan, pembangunan itu adalah bersama-sama rakyat, wakil rakyat, dan pembangunan itu bisa kita laksanakan kalau kita bersama-sama, dan bukan banyaknya kursi pendukung, tapi Demokrat adalah partai terbesar, Golkar adalah partai terbesar apalagi Nasdem Ketua DPRD Provinsi, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dan saya mampu dan bersama dengan mereka pasti kita bangun Nabire lebih baik dari hari ini,” ungkap Frans.

  Sambung Calon Wakil Bupati nomor urut 3, Tabroni Bin M. Cahya mengatakan, terkait politik tentu akan dilakukan lobi-lobi politik.

Dirinya mengatakan, DPRD yang ada di Parlemen itu manusia, ketika itu program pro rakyat dan untuk rakyat, dirinya yakin walaupun dengan partai yang berbeda DPRD juga pasti akan menyetujui hal itu.

Pernyataan dari pasangan nomor urut 3 (FRANSBRO) langsung disanggah oleh Paslon nomor urut 1 (YUDA).

Calon Wakil Bupati nomor urut 1, H.M uhammad Darwis mengatakan, dalam sanggahannya, rencana strategis yang akan dibangun di Nabire tentunya harus melibatkan semua pihak termasuk DPRD.

  “Kita tahu di sini ada eksekutif ada legislatif, jadi kita tidak bicara keluar daerah, bagimana permasalahan-permasalahan di Nabire itu mendapat dukungan yang erat dari anggota legislatif yang ada di Nabire, sehingga punya kekuatan hukum, bahwa bukan cuma mau pemerintah, tetapi mendapatkan legalitas dari anggota DPRD.

Disini kita tahu bagaimana dengan dukungan yang sangat minim itu meyakinkan mereka (DPRD red), bahwa ini program untuk mereka untuk rakyat yang ada di belakang mereka.

Dan mereka juga adalah anggota legislative, mereka sadar, mereka berbuat sesuatu itu bukan atas nama pribadi, tetapi ada pemilih-pemilih mereka yang pernah menerima janji-janji manis dari pada anggota DPR, yang mereka juga harus berpikir apakah program-program ini juga sesuai dengan suara-suara di Dapil-Dapil mereka ketika terpilih,” tanyanya.

  “itu yang ingin saya tanyakan, bagimana meyakinkan partai-partai yang ada di luar pendukung, pengusung kosong tiga.

untuk juga program itu menyentuh kepada Dapil-Dapil anggota legislatif, sehingga pembangunan ini bukan cuma kemauan antara eksekutif dan legislativ, tetapi legislativ merasa dia mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan masyarakat juga harus merasa bahwa apa yang di putuskan, dukungan yang di berikan legislative itu adalah juga mewakili masyarakat yang ada di bawah, ketika mereka menjanjikan pada saat Pemilihan legislative,” tambah Haji Darwis.

  Sanggahan Paslon nomor urut 1 langsung dijawab lagi oleh Paslon nomor urut 3 (FRANSBRO).

Calon Bupati nomor urut 3, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si menjawab, ketika dirinya terpilih menjadi Bupati Kabupaten Nabire pasti akan bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Nabire.

  Kerjasama tersebut terlihat bahwa Partai Golkar adalah Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nabire.

Sehingga, dirinya memikirkan bahwa kekuatan partai yang ada pada Pasangan FRANSBRO mendominasi dalam komunikasi dengan partai lain yang ada di DPRD. 

Sehingga memang betul FRANSBRO akan bekerjama dengan DPRD bersama-sama untuk komunikasi, mencari uang di Nabire dengan merubah Perda-Perda yang menguntungkan bagi Nabire, tetapi juga akan berkomunikasi dengan pusat dan juga Provinsi yang akan kita lakukan.

  “Tadi sedikit gambaran yang saya sampaikan, bahwa politik itu adalah lobi.

Ketika program kami (FRANSBRO red) rasional, dan dibaca oleh masyarakat, juga dibaca oleh seluruh DPR Nabire, DPR kerja untuk rakyat atau masyarakat, eksekutif bupati kerja untuk masyarakat terus kedua-duanya sama.

Pasti ini akan menjadi sepaham, contoh DPR turun misalnya ada hearing ke bawah, bertemu atau menjaring aspirasi turun ke daerah, dalam penyusunan program, ya kita akan libatkan DPR, kalau memang itu kita sudah turun, DPR juga punya program, karena tadi juga punya konstituen di bawah, karena sama juga menjadi konstituen kami.

Kalau kami besok terpilih, saya pikir kalau program ini betul untuk rakyat, saya yakin DPR Nabire akan memberi dukungan ke kami dan dari partai lainpun,” ugkap Tabroni menambahkan apa yang di sampaikan oleh Calon Bupati Frans Mote.  

Sementara itu, masih dalam Debat Inspiratif, Paslon nomor urut 2, Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin (MESI) mendapat giliran untuk memberikan pertanyaan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya.

Calon Bupati nomor urut 2 Mesak Magai mengajukan pertanyaan kepada Paslon nomor urut 1, Yufinia Mote, S.SiT dan H. Muhammad Darwis (YUDA).

“Saudari seorang ibu (Cabup Nomor urut satu, red), ketika saya lihat rekam jejak dan juga background dari pada ibu, saya pikir pertanyaan ini pasti akan dijawab degan baik, maka bagaimana ketika ibu terpilih jadi Bupati untuk mengatasi mama-mama yang jual Noken di atas jalan trotoar dan juga mengatasi anak jalanan demikian,” ungkap Mesak.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab Calon Bupati nomor urut 1, Yufinia Mote, S.SiT bahwa, pertanyaan tersebut sangat sepaham atau semisi dengan Paslon nomor urut 1, yaitu bagaimana untuk meningkatkan, memberdayakan perempuan dan anak di Kabupaten Nabire.

  “Terutama bagi mama-mama pasar, mama-mama Papua yang selama ini kami lihat masih ada berjualan di jalan dari pagi hingga malam, yang juga kadang meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah hanya untuk berjualan seharian.

Ini merupakan bagian yang ingin kami kerjakan kedepan dan sudah kami perjuangkan selama kami menjabat sebagai Kepala DPPPA Kabupaten Nabire.

Ya, tugas pokok kami selaku kepala dinas yaitu, terbatas dan dibatasi oleh aturan sesuai dengan Tupoksi kami yaitu, hanya berkoordinasi dan yang membangun gedung pasar, membangun tempat persinggahan, membangun tempat rehabilitasi itu adalah tugas daripada instansi yang lainnya.

Sehingga, selama ini kami mengalami kendala, dan harapan kami ketika masyarakat Nabire memilih kami menjadi pemimpin, maka tidak lagi terbatas ruang gerak kami, tidak lagi terbatas tugas pokok kami, untuk bagimana memberdayakan perempuan dan anak di Kabupaten Nabire.

Karena kami mempunyai wewenang yang lebih untuk bisa menyediakan semua, sarana, prasarana yang di butuhkan dalam rangka memberdayakan perempuan dan anak di Kabupaten Nabire, yang sudah kami programkan yaitu membuat Pasar bagi Mama-mama Papua, yaitu dua tingkat, satu lantai semacam galeri untuk pemasaran hasil karya,” tutur Yufinia.

  Selanjutnya, dari pernyataan Paslon nomor urut 1, YUDA langsung dijawab dengan sanggahan oleh Paslon nomor urut 2 MESI, yang mana menurut Cabup nomor urut 2, Mesak Magai, S.Sos., M.Si bahwa pernyataan dari Cabup nomor urut 1 Yufinia Mote, S.SiT adalah pernyataan yang telah dijawab sesuai dengan kondisi sepuluh tahun menjabat sebagai Kepala DPPPA Kabupaten Nabire.

  “Ternyata, ibu calon sendiri menjawab bahwa ibu sepuluh tahun Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi ketika saya melihat data hari ini, Kamis (19/11) bahwa mama-mama Papua, penjual Noken masih jemur panas, tiap tahun bertambah terus untuk anak jalanan, sehingga saya tertarik juga ketika ibu katakan bahwa, ketika terpilih, kabupaten ini menjadi kabupaten layak anak, saya pikir bahwa mungkin langkah-langkah awal itu sudah buktikan, sehingga ketika saya pertajam itu (pertanyaan, red), bahwa berapa persen yang sudah dikerjakan selama ini, dan berapa persen yang nanti akan dilakukan untuk kedepan.

Ternyata, sampai saat ini ibu masih menunggu untuk kebijakan penuh akan kembali ke ibu, lalu nanti akan tanggung jawab dari dua permasalahan ini,” kata Mesak.

Menjawab hal tersebut, Paslon nomor urut 1 YUDA, dimana Cabup nomor urut 1, Yufinia Mote, S.SiT menjawab, tugas pokok dan fungsi dari DPPPA itu yang bisa dikerjakan yaitu, tugas mandiri, pembinaan, penanganan kasus korban kekerasan.

Kemudian, dengan penanganan pelayanan langsung terhadap perempuan yaitu, seperti latihan-latihan, pembinaan-pembinaan yang melakukan workshop saat Pancalegkan, saat perempuan mau ikut menjadi Calon Legislatif, yaitu kita bisa bekerja mandiri.

Tetapi, membangun gedung itu bukan tugas pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Yang mana, harus berkoordinasi dengan instansi yang lainnya, contohnya Pasar-Pasar itu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, sehingga mereka (Dinas Perdagangan red) yang membangun Pasar.

Itu tugas dan fungsi koordinasi kami, kemudian juga rumah singgah bagi Perempuan Korban Kekerasan dan anak-anak jalanan, yaitu juga tugas instansi teknis dalam hal ini Dinas PUPR , yang membangun atau dengan Dinas Sosial. 

  “DPPPA yang selama ini sudah memprogramkan bahwa Pasar itu harus ada, tetapi berbagai alasan dan juga instansi lain, sehingga kami (DPPPA red) tidak bisa mengintervensi kepada instansi lain.

Tetapi, tugas fungsi koordinasi kami ya sudah berjalan.

Untuk itu, tadi kenapa saya katakan, ya ini mungkin Tuhan kasih kesempatan bagi kami (YUDA) untuk apa yang selama ini kami cita-citakan tetapi belum terlaksana, ini yang ingin kami kerjakan kedepan dengan wewenang dan tugas pokok kami yang semakin luas atau semakin besar, ini yang kami sampaikan kepada bapak Calon Bupati kosong dua,” pungkas Yufinia.

  Sementara itu, Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire nomor urut 3, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M. Cahya (FRANSBRO) mendapat kesempatan untuk bertanya kepada Paslon lainnya.

Paslon nomor urut 3 lagi-lagi memberikan pertanyaan kepada nomor urut 1 Yufinia Mote, S.SiT dan H. Muhammad Darwis (YUDA) yakni, terkait pembahasan peningkatan APBD Kabupaten Nabire, yang semakin tahun semakin meningkat hingga mencapai 1,3 trilyun.

Tetapi, pada kenyataannya, Nabire mengalami devisit anggaran.

Pertanyaannya, apabila ibu (Yufinia Mote red) terpilih menjadi Bupati Nabire, maka terkait anggaran, menurut Calon Wakil Bupati Nabire nomor urut 3, Tabroni Bin M. Cahya bahwa ada indikasi atas penyalahgunaan anggaran dalam administristrasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara.

  Kira-kira apa yang menjadi rekomendasi dari Calon Bupati nomor urut 1 ketika hal ini ada berkaitan dengan hukum, sementara Cabup nomor urut 1 sendiri adalah bagian dari pada pemerintahan yang memimpin saat ini, kira-kira apa rekomendasinya.

  Menjawab pertanyaan yang diajukan Calon Wakil Bupati nomor urut 3, Tabroni Bin M. Cahya, Calon Bupati nomor urut 1 Yufinia Mote, S.SiT mengatakan, dirinya sudah menyampaikan sejak awal bahwa berdasarkan pertanyaan dari Panelis sebelumnya. 

   “Kami (YUDA) disini kami akan bekerja dengan pasangan YUDA, yaitu Ibu Yufinia Mote dan Muhammad Darwis, yang mana akan bekerja sesuai dengan visi misi dan program yang sudah kami (YUDA) siapkan.

Yaitu, kami hadir sebagai pelayan masyarakat dan kami ingin melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, sesuai dengan program-program yang akan kami programkan.

Dan didukung atau dibantu dan dikerjakan oleh mereka yang mengerti pekerjaan, orang-orang provesional yang kerjanya takut akan Tuhan.

Sehingga, apa yang menjadi program kami itu bisa terlaksana dengan maksimal, tepat sasaran, tepat guna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sehingga, tidak ada lagi penyelewengan–penyelewengan dana di mana-mana, itu yang tadi kami sudah sampaikan tadi,” ujar Yufinia.

  “Jadi untuk keterkaitan kepemimpinan lama dan kepemimpinan baru, bagi saya itu tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan kami kedepan, jadi kami hadir, saya seorang perempuan, seorang mama akan hadir untuk apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya,” tambahnya.

  Pernyataan dari Cabup nomor urut 1 Yufinia Mote, S.SiT langsung disanggah oleh Calon Wakil Bupati Nabire nomor urut 3, Tabroni Bin M. Cahya bahwa di Nabire telah terjadi devisit anggaran dari tahun ke tahun, kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan, agar tidak devisit lagi.

   “Terkait anggaran ini, ibu merupakan bagian dari pemerintahan saat ini, tetapi ibu mengatakan bahwa pemerintahan yang sekarang berbeda dengan pemerintahan yang akan datang.

Yang ingin saya tanyakan bagaimana ketika ibu menjadi bupati, ketika ada yang terkena persoalan hukum, kira-kira rekomendasi apa yang akan ibu sampaikan.

Kalau kami Pasangan FRANSBRO, soal devisit ini kami akan cari dari sisi hukum ada pelanggaran hukum atau tidak,” ujarnya.

  Menyambung dari pertanyaan yang diajukan oleh wakilnya, Calon Bupati Nabire nomor urut 3, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si mengatakan, yang dimaksud dengan pertanyaannya adalah, pemanfaatan anggaran ini sesuai dengan tadi telah disepakati adalah perencanaan Renstra, apa yang kita buat tidak boleh di luar daripada apa yang sudah direncanakan.

    “Sudah banyak bukti dari masyarakat yang sudah dilaporkan kepada kita (FRANSBRO, red) untuk itu, kedepan saran kami kalau ibu dan bapak terpilih, saran kami supaya bagaimana kita mengatasi semua ini biar semua ini bisa berjalan dengan baik. 

Kalau di tangan kami berdua, kami tahu akan sesuatu yang ada di rakyat, yaitu potensi yang sangat besar yang akan kami bangkitkan untuk menutupi devisit ini. 

Sehingga devisit ini kita bisa atasi dengan koordinasi dengan provinsi dan pusat.

Dan sesuatu yang sudah ketahuan atau terbukti, itu menjadi tanggung jawab negara dan negara akan melakukan tugas dan tanggung jawab yang ada.

Oleh sebab itu, saya sarankan kepada kita semua sebagai calon-calon bupati kedepan untuk harus tahu cara mengatasi devisit yang ada di Kabupaten Nabire,” lanjut Frans.

             Menjawab sanggahan tersebut, Calon Wakil Bupati Pasangan nomor urut 1, H. Muhammad Darwis mengatakan, sangat tidak tepat ketika mengaitkan hubungan keluarga dengan hubungan pemerintahan.

Sebab bagimanapun keluarga, pasti mendukung dan memberikan dukungan, tetapi keputusan tetap sebagai seorang pejabat.

Tidak bisa hubungan keluarga dibawa dalam hubungan itu, sehingga jangan sampai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh keluarga, kemudian ditimpakan, itu juga menjadi kesalahan orang yang tidak berbuat salah, hanya karena ada hubungan keluarga.

  “Maka kedepan yang penting kita lakukan adalah mengidentifikasi dahulu masalahnya, kenapa terjadi devisit, sebab kita tidak boleh mengklaim bahwa ini salah, ini salah, sebelum kita mengevaluasi, mengidentifikasi dimana kebocoran-kebocorannya.

Nabire ini, sumber daya alam, sumber daya manusia bisa kita kembangkan, tetapi tidak boleh atas dasar kebencian, tidak boleh atas dasar ingin balas dendam, tapi bagaimana kita mengidentifikasi, mengajak tokoh-tokoh masyarakat, mengajak orang-orang pintar yang ada di Nabire untuk melihat dimana, kenapa bisa terjadi devisit ini,” paparnya.

  “Kemudian, identifikasi masalah itu, disitulah kita akan melihat, kalau ada kebocoran, bagaimana kebocoran itu bisa tertutupi.

Kita kerjasama dengan KPK, kita kerjasama dengan aparat keamanan supaya tidak terjadi kebocoran.

Oh, ini ada yang belum maksimal dilakukan, itulah yang harus mulai kita gali potensi-potensi itu.

Jadi sekali lagi, ujung masalahnya adalah identifikasi dahulu masalah, jangan kita mengatakan ini salah, ini salah, ini salah, sementara kita masih ada di luar.

Jadi kita masuk dulu kedalam (Pemerintahan red), identifikasi dulu, dimana kesalahan sehingga APBD di Nabire defisisit, kemudian bekerjasama dengan stake holder yang punya kapasitas di situ untuk mengatasi masalah ini,” pungkasnya. (cad)