NABIRE - Deputi Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua mendorong agar pemerintah daerah untuk meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Deputi Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Thomy Andreas, di sela-sela kegiatan sosialisasi Optimalisasi Kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Melalui Pemanfaatan kenal Oris atau respon Indonesia Standar  kepada seluruh jajaran Pemda Kabupaten Nabire, Jumat (12/5/23), di ruang rapat Setda Nabire.

“Ini tugas saya mengelilingi di empat wilayah Papua yakni, Kabupaten Serui, Biak, Merauke dan Nabire. Saya sangat Tahun 2022 lalu transaksi ekonomi digitalisasi itu sudah mencapai angka 77 milyar US Dolar ini sangat tinggi dan tumbuh 22%,” kata Thomy Andreas.

Kata dia, angka yang tadi kira-kira menguasai 40% dari transaksi digital di negara-negara Asia Tenggara, di Indonesia itu termasuk sangat seksi untuk implementasi ekonomi digital. Tahun depan perkirakan bisa mengingkat lebih tinggi lagi.

“Tahun 2025 bagi Indonesia memperkirakan angkanya bisa mencapai kira-kira 130 miliyar US Dolar atau ambil dua kali lipatnya. Kemudian lima tahun kedepan atau kira-kira tahun 2030,” tambahnya.

Angka ekonomi digital kita itu, kata dia, diprediksi 20% dari produk Domestik Bruto Indonesia. Jadi cukup tinggi, dan cukup menarik ini karena memang orang-orang yang mengunakan transaksi digital ini semakin meningkat. 

“Angkanya itu sudah mencapai 125,6% dari jumlah populasi kita. Jadi kira-kira lebih dari 350.000.000 orang yang mengunakan HP terus penggunaan internet kita kira-kira 77% dari jumlah penduduk kita 220 juta orang,” tuturnya.

Oleh karena itu, kedatangan pihaknya untuk mensosialisasikan penggunaan transaksi pembayaran secara digital dengan mengunakan oris salah satunya seperti itu. Selain itu, pihaknya terus mendorong agar pemerintah daerah juga terus meningkatkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Karena ini ada reprensinya, atau acuannya atas berdasarkan Keputusan Presiden.  (modes)