NABIRE – Aksi demo damai digelar puluhan massa ke Kantor DPRD Nabire, menolak Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Tengah jika berasal dari luar wilayah Meepago. Aksi yang dikoordinir oleh Dominikus Adii yang mengatasnamakan mewakili kepala suku Provinsi Papua Tengah ini, Selasa (8/11/22) kemarin, diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Nabire, H. Moh. Iskandar, SP. Aksi demo ini mensikapi informasi yang beredar di tengah masyarakat dengan munculnya nama-nama yang akan dilantik menjadi Penjabat (Pj) gubernur di tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Papua. Dimana salah satu nama yang muncul dan disebutkan akan menduduki jabatan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah adalah Ribka Haluk, mantan Kaindos Dukcapil Provinsi Papua.

Pantauan Papuapos Nabire di lokasi aksi, terlihat puluhan massa dengan membawa baliho berjalan memasuki Kantor DPRD Nabire. Wakil Ketua II DPRD Nabire yang telah mendapatkan informasi terkait rencana aksi, telah lebih dulu bersiap menerima massa aksi di halaman Kantor DPRD Nabire.

Sesampainya di halaman Kantor DPRD Nabire, koordinator aksi, Dominikus Adii, melakukan orasi dan penyampaian aspirasinya. Dikatakan Dominikus Adii, jika Pj Gubernur Papua Tengah berasal dari luar wilayah Meepago, tidak tahu situasi dan kondisi di Nabire. Oleh karenaitu dirinya bersama masa datang menolak jika orang yang dari luar wilayah Meepago ditetapkan sebagai Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah.

“Jika Pj Gubernur Papua Tengah dikasih perempuan yang berasal dari luar wilayah Meepago itu tidak benar, tidak ada aturan. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih ke Presiden Jokowi karena besok Penjabat Gubernur Papua Tengah akan dikasih ke anak wilayah Papua Tengah,” ujarnya saat orasi.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Nabire, H. Moh. Iskandar, SP, mengatakan, pihaknya akan menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan. Apa yang disampaikan ini merupakan kewenangan pemerintah pusat di Jakarta. 

“Kami hanya bisa menyampaikan apa yang bapak ibu sampaikan ini. Tinggal kita nanti tunggu beberapa hari kedepan, mudah-mudahan sudah ada Pj gubernur yang dilantik di Papua Tengah dan mudah-mudahan putra putri terbaik dari wilayah domisili Papua Tengah seperti yang tadi disampaikan oleh koordinator aksi,” ujarnya.

Kata Iskandar, apa yang disampaikan sudah pahami dan pihaknya juga sangat mengerti apa yang menjadi aspirasi. Pointnya, DPRD Nabire terima aspirasi dan akan dilanjutkan ke pusat.

Data yang dihimpun redaksi, dalam lembar aspirasi terulis, Suara Provinsi Papua Tengah. Orasi demo damai kesepakatan kepala suku Provinsi Papua Tengah.

Sikap pernyataan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Wempi Wetipo selaku Wamendagri sebagai anak negeri wilayah Papua di Jakarta.

Isi surat, pertama, atas pemekaran 3 Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Provinsi Papua adalah ide/keinginan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu seluruh kepala suku dan warga masyarakat yang tinggal di wilayah Mepago menolak Pj. Gubernur selain anak adat wilayah Meepago. Kedua, apabila Ibu Ribka Haluk sebagai pejabat provinsi Papua yang asalnya wilayah adat Pegunungan Papua Tengah, Jakarta siapkan tenaga untuk penambahan provinsi yang keempat jadi kami propinsi Papua Tengah kami menunggu anak adat wilayah Meepago.

Setelah penyerahan aspirasi, massa aksi demo membubarkan diri dengan tertib. Selama aksi, terlihat personil kepolisian turut mengamankan jalannya aksi. (ros)