NABIRE - Ketua Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-tanah Papua, Agustinus Anggaibak, S.M, menyuarakan usulan mendesak kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. 

Dalam sebuah pernyataan, Anggaibak menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Khusus (Orsus) di Indonesia, terutama di Papua, sangat bergantung pada pembentukan lembaga atau kementerian tersendiri yang fokus mengelola Otsus.

Permintaan ini disampaikan langsung dari ruang kerjanya, Senin (06/10/2025), menyikapi kekhawatiran mendalam terhadap pola pengelolaan Otsus yang ada saat ini. Anggaibak menilai, jika pola yang berjalan terus dipertahankan, program Otsus berisiko gagal, mengulang pengalaman ‘jilid pertama’, yang dinilai tidak maksimal.

"OTSUS itu bukan hanya di Papua saja," tegas Anggaibak, mengingatkan bahwa kebijakan Otsus juga berlaku di wilayah lain, seperti Aceh, DKI Jakarta dan Yogyakarta. 

Oleh karena itu, menurutnya, urgensi adanya lembaga setingkat Kementerian Otonomi Khusus menjadi sangat logis untuk menjamin koordinasi dan fokus pengelolaan yang efektif di seluruh daerah yang memiliki status khusus tersebut. 

Dia menjelaskan bahwa tujuannya adalah memutus mata rantai birokrasi yang panjang dan tidak fokus. Dengan adanya Kementerian Otsus, lembaga-lembaga di daerah otonomi khusus, seperti DPRK, BP3OKP dan MRP di Papua, dapat langsung berkoordinasi dengan kementerian tersebut. Ini akan memastikan bahwa kebijakan Otsus tidak ‘terseret’ dan melebur di bawah kementerian lain yang memiliki fokus berbeda.

Khusus untuk Papua, Ketua MRP Papua Tengah ini mengingatkan kembali tujuan hakiki pemberian Otsus. Otsus diberikan agar orang Papua mencapai kemerdekaan secara ekonomi dan pendidikan serta bangkit di semua sektor pembangunan, alih-alih meminta hal-hal lain yang bertentangan dengan bingkai NKRI.

Anggaibak berharap penuh agar Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan secara serius usulan pembentukan Kementerian Otsus tersebut. Dia yakin, langkah ini adalah kunci untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Otsus kali ini benar-benar sukses dan berhasil sesuai harapan bangsa dan negara.

Sebagai langkah konkret, Anggaibak menyebut bahwa pihaknya, atas nama Asosiasi MRP Setanah Papua, telah menyiapkan surat resmi secara tertulis kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut akan secara formal mengusulkan pembentukan kelembagaan khusus ini demi tata kelola Otsus yang lebih terarah dan berdampak.

"Pentingnya ada kementerian Otsus, supaya betul-betul pengelolaan Otsus ini bisa terlaksana dengan baik," tutup Anggaibak, menegaskan kembali bahwa perhatian terhadap enam provinsi di Papua, bersama Aceh, DKI dan Yogyakarta, harus menjadi prioritas nasional.(amd)