Danrem 173/PVB Bantah Anggotanya Melakukan Penembakan di Dogiyai
NABIRE - Komandan Korem (Danrem) 173/PVB, Brigjen TNI Frits Pelamonia, menyatakan 100 persen, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota yang berada di Dogiyai tidak melakukan penembakan. Karena sampai pada saat ini ketika dirinya keluar dari ruangan Gubernur Papua Tengah, tidak ada laporan ke dirinya dan tidak ada anggotanya yang melakukan penembakan tersebut.

NABIRE - Komandan Korem (Danrem) 173/PVB, Brigjen TNI Frits Pelamonia, menyatakan 100 persen, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota yang berada di Dogiyai tidak melakukan penembakan. Karena sampai pada saat ini ketika dirinya keluar dari ruangan Gubernur Papua Tengah, tidak ada laporan ke dirinya dan tidak ada anggotanya yang melakukan penembakan tersebut.
"Baik itu laporan dari anggota maupun itu dari masyarakat yang didengar, bahwa TNI menembak masyarakat itu tidak benar dan sampai pada saat ini ketika diwawancarai," ucap Brigjen TNI Frits Pelamonia, kepada media sehabis menghadiri rapat kerja bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (26/5/2025) kemarin.
Ia menambahkan, untuk pengamanan di Provinsi Papua Tengah tentu harus berjalan. Kalau situasi tidak aman, bagaimana roda pemerintahan mau berjalan.

"Semuanya tentu harus aman, terkait prosedur pengamanan TNI sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dirinya yakin dan percaya bahwa pengamanan-pengaman di daerah rawan ini sudah sesuai dengan SOP yang ada," katanya.
Situasi hingga saat ini, daerah atau kabupaten, seperti Kabupaten Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya, selain dari tiga kabupaten ini masih aman dan terkendali. Namun untuk yang tiga kabupaten tersebut, boleh dikatakan rawan, tetapi masih terkendali.
Danrem Frits menegaskan, terkait isu yang beredar ada anggota yang menembak warga sipil, kalau memang sisanya warga sipil, mana buktinya kalau ada yang mengatakan sisanya warga sipil 13 orang tersebut mana buktinya.
"Sampai sekarang tidak ada juga, jadi saya juga tidak bisa mengeluarkan pernyataan seperti yang sebenarnya terjadi bagaimana saya tidak tau," tegas Brigjen TNI Frits Pelamonia.
Kalau itu dibilang 13 warga sipil, ia yakin dan percaya 100 persen mengatakan kalau itu bukan. Kalau benar itu warga sipil maka akan ramai sekali, dan mungkin Gubernur Papua Tengah sudah melaksanakan rapat terbatas dengan aparat, tetapi sampai sekarang tidak ada dan yakin tidak ada.(edi/rob)
Bagikan artikel ini



