NABIRE - Meski berita acara Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah diteken Jumat (24/4/21) pekan lalu, Koordinator Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nabire, Yulianus Nokuwo mengaku, realisasi anggaran hingga kini tak kunjung cair. Lantaran itu, belum bisa melanjutkan kegiatan sesuai pentahapan.

“Kami sudah tanda tangan NPHD minggu lalu, tapi belum ada pencairan sehingga masih banyak agenda tertumpuk dan belum bisa kami lakukan,” ujar Yulianus Nokuwo di ruang kerjanya kepada Papuapos Nabire, Rabu (28/04/21).

Yulianus Nokuwo menyebutkan, beberapa tahapan belum dilaksanakan seperti rapat koordinasi serta penguatan kapasitas penyelengara telah dilakukan. Selanjutnya, tahapan sinkronisasi data harus segera dilakukan dengan bekerja sama dengan Disdukcapil dan KPU. Selain itu untuk memfasilitasi Paswas Distrik, Panwas Kelurahan dan Kampung dalam rangka pengawasan pencoklitan.

Ia mengaku, pihaknya masih terkendala dengan anggaran. Jawaban yang diterima dari OPD terkait pun tidak memberi sinyal positif.

“Kami sudah cek ke keuangan, tapi katanya belum ada dan tunggu. Lalu pertanyaannya bagaimana kami mau kerja. Kami harap, bagian keuangan tolong diperhatikan,” pintanya memohon.

Ditandaskan Yulianus Nokuwo, jika hingga hari Jumat mendatang anggaran tak kunjung cair, maka Bawaslu Nabire akan mengambil pilihan lain sembari berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat. 

“Kami tunggu sampai hari Jumat minggu ini, dana tidak cair-cari kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan pentahapan pelaksanaan PSU sambil berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Pusat,” tandasnya.

Ditanya mengapa nekat melakukan tindakan tegas seperti itu, ia berpendapat sementara, proses tahapan sedang berjalan. Panwas Distrik dan Kampung bagaimana nantinya bekerja, itu soal.

“Bagimana pentahapan pelaksanaan PSU, berjalan tanpa pengawasan ini tidak benar,” tegasnya lagi. (eby)