NABIRE - Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, M.Si, memberikan penekanan khusus terkait pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire. Dalam pertemuan melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang digelar di aula RRI pada Selasa (29/04/2025), Bupati Magai menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan pengelolaan APBD dengan potensi unik yang dimiliki oleh tiga zona wilayah di Kabupaten Nabire.

Mesak Magai menjelaskan bahwa Kabupaten Nabire memiliki karakteristik geografis dan potensi ekonomi yang beragam. Sehingga memerlukan pendekatan pengelolaan keuangan yang berbeda pula. Ia membagi wilayah Nabire menjadi tiga zona utama, yaitu zona pesisir dan kepulauan, zona perkotaan, dan zona pegunungan.

Zona pesisir dan kepulauan, menurut bupati, menyimpan potensi besar di sektor perikanan dan pariwisata. Dengan kekayaan sumber daya laut dan keindahan alamnya, zona ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi melalui pengembangan perikanan berkelanjutan dan destinasi wisata yang menarik.

Sementara itu, zona perkotaan diidentifikasi sebagai pusat perdagangan yang strategis. Potensi perdagangan perikanan dan peternakan menjadi fokus utama untuk dikembangkan di wilayah ini, mengingat posisinya sebagai sentra aktivitas ekonomi dan interaksi antar wilayah.

Berbeda dengan dua zona sebelumnya, zona pegunungan di Nabire memiliki keunggulan di sektor pertanian, terutama komoditas kakao dan hasil bumi lainnya. Bupati Magai menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi pertanian di wilayah ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pegunungan.

"Inilah tugas dari bapak ibu sekalian selaku pengelola APBD Kabupaten Nabire tiga zona untuk memperdayakan masyarakat kita," tegas Mesak Magai. Ia meminta para kepala OPD untuk memiliki gambaran atau konsep besar dalam memberdayakan masyarakat di masing-masing zona sesuai dengan potensi yang ada.

Mesak Magai juga menyinggung intervensi pemerintah provinsi Papua Tengah dalam mendatangkan pasokan sayur mayur dari Makassar. Beliau mengakui bahwa hal tersebut dipicu oleh kondisi keamanan di Kabupaten Nabire yang sempat terganggu, sehingga mengancam aktivitas berkebun masyarakat.

"Oleh sebab itu jaminan keamanan itu juga menjadi kebutuhan utama bagi kita sekalian," ujarnya. Mesak Magai menyampaikan apresiasi atas kehadiran Polda Papua Tengah di Nabire, bahkan sebelum kabupaten ini resmi menjadi ibu kota provinsi.

Lebih lanjut, Mesak Magai mengungkapkan potensi perputaran uang yang signifikan di wilayah Nabire dan sekitarnya. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, APBD Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya, ditambah dengan alokasi dari pemerintah provinsi, menghasilkan perputaran uang sekitar 12 triliun rupiah di Kabupaten Nabire.

"Tetapi kalau motivasi kita tidak menyentuh kepada masyarakat, uang besar tersebut akan lewat," wanti-wanti Bupati Magai. Beliau percaya bahwa para kepala OPD sebagai perpanjangan tangannya memiliki peran krusial dalam mensosialisasikan potensi masing-masing zona kepada masyarakat.

"Tolong bantu kami untuk sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat menghasilkan sesuai dengan potensi yang tadi saya gambarkan dalam tiga zona itu," pungkas Mesak Magai, berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk kesejahteraan seluruh warga Nabire.(sam)