Bupati Mesak : Nabire Mencatat Banyak Sejarah
NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai menilai Nabire itu mencatat banyak sejarah yang bisa bergema di Papua bahkan Indonesia. Oleh sebab itu, diharapkan tidak ada tambahan sejarah baru selama kepemimpinan Mesak Magai-Ismail Djamaluddin.

NABIRE – Bupati Nabire, Mesak Magai menilai Nabire itu mencatat banyak sejarah yang bisa bergema di Papua bahkan Indonesia. Oleh sebab itu, diharapkan tidak ada tambahan sejarah baru selama kepemimpinan Mesak Magai-Ismail Djamaluddin.
Bupati Mesak dalam sambutannya saat Syukuran Relawan Nusantara atas terpilih dan dilantiknya Mesak Magay - Ismail Djamaluddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nabire yang digelar di Kampung Bumi Raya, Sabtu (4/12) mengatakan, Nabire ini mencatat banyak sejarah.
Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) ini membeberkan catatan sejarah terbesar di Kabupaten Nabire, terbaru adalah pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Nabire dengan mencatat lima kali pemungutan suara. Pemungutan suara pertama, 9 Desember 2020, hari pemungutan suara Pilkada Serentak. Pasca Pilkada serentak, masih ada pemungutan suara ulang (PSU). Hasilnya sengketa di MK dan MK memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Pasca PSU masih ada lagi dua kali PSU di beberapa TPS sehingga Pilkada Serentak di Kabupaten Nabire tercatat 5 kali pemungutan suara, sehingga Pilkada Nabire merupakan Pilkada terpanjang.
Mantan Wakil Bupati Nabire ini menambahkan, selain Nabire mencatat sejarah dengan Pilkada terpanjang, Nabire juga mencatat gempa terbesar juga terjadi di Nabire. Tak Cuma itu, pembakaran kantor DPRD bersamaan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh masyarakat juga terjadi Nabire. Sejarah juga mencatat, bendera Bintang Kejora juga berkibar selama setahun di Nabire.
Bupati Mesak berharap , Nabire sudah mencatat banyak sejarah sehingga pada masa-masa mendatang diharapkan tidak terjadi lagi catatan sejarah seperti itu.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Nabire ini menyentil, pengurangan daftar pemilih tetap (DPT) yang terjadi usai sengketa di Mahkamah Konstitusi lalu tidak terulang lagi di Nabire. Hal itu terjadi karena ada kepentingan penguasa dan penyelenggara sehingga ke depan tidak terjadi lagi praktek-praktek seperti itu. “Saya berharap supaya semua kembali patuh kepada aturan,” pintanya. (ans)
Bagikan artikel ini



