NABIRE – Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dogiyai mengalihkan 15% jatah Orang Asli Papua (OAP) dalam penerimaan CPNS formasi 2018 sebanyak 80 persen kepada non Papua sehingga mengorbankan tenaga honorer guru dan tenaga medis orang asli Papua yang mengabdi selama ini mengabdi di kampung-kampung terpencil.

Dengan pengalihan tersebut, jatah OAP yang diterima sebagai CPNS di Kabupaten Dogiyai hanya 65 persen dan non Papua sebanyak 35 persen.

Pengalihan jatah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi OAP kepada non OAP sebagian melalui sekolah dan Puskesmas siluman.

Karena, hampir semua sekolah dan Puskesmas siluman diisi oleh tenaga guru dan petugas medis asal non Papua.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, Yoseph Minay di Nabire, Rabu (26/8) menuturkan dengan penempatan guru dan perawat orang non Papua di daerah-daerah terpencil dengan memasukan sekolah dan Puskesmas siluman, Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa telah melakukan pembohongan publik kepada masyarakat dan tidak memberdayakan perawat dan guru yang sudah mengabdi sebagai honorer selama ini di sekolah dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di kampung terpencil dan honorer di Puskesmas.

Minay juga mempertanyakan, dengan pertimbangan apa Bupati Dumupa dan Kepala BKD Dogiyai, tidak mau mengangkat guru-guru honorer dan perawat yang selama ini bekerja dengan sukarela di daerah-daerah terpencil ini tidak diangkat menempatkan orang non Papua yang notabene tidak mengenal wilayah, karakteristik geografis dan masyarakatnya.

Sementara, ada banyak tenaga guru dan perawat anak asli yang honorer di SD dan Puskesmas/Pustu.

Legislator dari PPP ini mencontoh, di Distrik Sukikai Selatan misalnya, perawat Damianus Minay yang selama ini (kurang lebih 4 tahun) memikul obat-obatan dari Apogomakida (Distrik Piyaiye) atau dari Unito ke Kampung Saikonai dan Wigoumakida (Distrik Sukikai Selatan) tidak diangkat tetapi malah ditempatkan perawat non Papua yang tidak mengenal sama sekali spesifik wilayah dan masyarakat setempat.

Demikian juga halnya, 4 tenaga honorer di Puskesmas Modio, bahkan satu diantaranya nilai tertinggi saat tes tetapi tidak diterima semua.

Minay juga mencontoh, dua guru honorer (geografi dan PPKn) di SMP Negeri Piyaiye, tidak diangkat dalam penerimaan CPNS tetapi malah menempatkan guru dari luar yang notabene non Papua.

Dengan penempatan guru dan perawat non Papua di kampung dan distrik terpencil, Legislator Minay mempertanyakan apakah betul-betul mereka ini akan bertugas di tempat, atau hanya formalitas untuk mengangkat orang-orang luar Papua, strategi apa dibalik permainan bupati ini.

Terkesan, pengangkatan guru dan perawat non Papua di sekolah dan perawat siluman sebagai permainan licik oleh seorang Bupati Dumupa bersama kroni-kroninya.

Sebab, pengangkatan puluhan CPNS di sekolah dan Puskesmas siluman, sebelum pemerintah membangun gedung sekolah dan Puskesmas, Pemkab Dogiyai akan menempatkan guru dan perawat dari sekolah dan Puskesmas siluman di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai.

Minay mempertanyakan, kapan semua sekolah dan Puskesmas siluman akan diwujudkan Pemkab Dogiyai dan berapa lama mereka ini ‘berdinas’ di dinas.

Apakah tidak ada penerimaan CPNS selama beberapa tahun ke depan.

Jika strategi Bupati Dumupa seperti itu, Minay minta segera bangun sekolah dan Puskesmas di daerah-daerah terpencil sesuai dengan nama-nama siluman di dalam pengumuman CPNS Kabupaten Dogiyai dan tidak ada alasan bagi CPNS yang ditempatkan di daerah terpencil untuk tidak tugas di tempat tugas dan bertahan di tempat.(ans)