NABIRE – Bupati Nabire diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Perhitungan Pajak Daerah Kabupaten Nabire 2017 yang dilaksanakan Badan Pelayanan Pajak Retribusi Daerah (BPPRD) Nabire bertempat di Aula BPPRD, Selasa (7/11) kemarin. Dalam sambutannya Bupati Nabire lewat Plt Sekda Drs. I Wayan Mintaya mengatakan, dalam acara Bimtek perhitungan pajak daerah Kabupaten Nabire ini kiranya dapat menambahkan pengetahuan tentang tata cara perhitungan pajak yang benar dan bermanfaat bagi peserta maupun bagi daerah. Dengan adanya Bimtek ini, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Nabire dapat terkelola dengan baik dan dapat meningkatkan PAD pada waktu-waktu mendatang sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Potensi PAD Nabire besar, tetapi selama ini belum dikelola dan ditata dengan baik karena minimnya bimbingan dan pembekalan yang baik terhadap aparatur BPPRD tentang sistem dan prosedur serta tata cara perhitungan pungutan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku,” katanya. Dengan demikian BPPRD perlu agar aparatnya mendidik, dilatih serta dibimbing dan dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang tata cara perhitungan pajak yang benar. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Perda maupun Peraturan Bupati tentang Perpajakan yang berlaku di Kabupaten Nabire. “Negara kita adalah negara hukum, artinya setiap penyelenggaraan negara, pemerintah dan masyarakat harus didasarkan atas hukum, sebagai rambu-rambu yang mengatur pola tingkah laku dan perbuatan sebagai warga negara Indonesia. Kita di daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Perda, maka Pemkab Nabire bersama DPRD Nabire telah mengesahkan berbagai produk hukum sebagai aturan tentang tata cara pemungutan pajak daerah yang harus dilaksankan,” terang bupati. Perda-perda ini, lanjutnya meliputi pertama, Perbup Nomor 38 tentang Pajak Air Tanah. Kedua, Perbup 39 tentang Pajak Penerangan Jalan, ketiga, Perbup Nomor 40 tentang Pajak Reklame, selanjutnya, Perbup Nomor 41 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Perbup Nomor 42 tentang Restoran atau Rumah Makan. Keenam, Perbup Nomor 43 tentang Pajak Hotel atau Rumah Sewa. Ketujuh Perbup Nomor 44 tentang Pajak Hiburan. Sedangkan kedelapan Perbup Nomor 45 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHT) dan kesembilan, Perbup Nomor 46 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Selanjutnya, dengan dilaksankan kegiatan Bimtek perhitungan pajak ini diharapkan agar kita lebih mengenal aturan atau produk hukum di Kabupaten Nabire. Kita wajib mentaatinya dalam rangka mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Nabire. “Oleh karena itu, saya berpesan kepada semua para peserta Bimtek agar dapat mengikuti pelatihan dengan baik sehingga bermanfaat dalam pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan PAD Kabupaten Nabire kedepan,” pungkas Plt Sekda.(ris)