NABIRE – Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, S.Kom., S.H., M.H., menegaskan bahwa seluruh pengelolaan anggaran kegiatan prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus mengikuti petunjuk teknis (juknis) dan mekanisme keuangan pemerintah yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada para peserta prajabatan di Akper, Jalan Sam Ratulangi, Nabire, Rabu (29/7/2026).

Dalam arahannya, Aner menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sesuai pos dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan prajabatan, mulai dari pelaksanaan hingga penutupan, termasuk kebutuhan konsumsi dan operasional lainnya.

"Karena ini anggaran pemerintah, kita sudah ada pos anggaran sesuai dengan juknis dan mekanisme yang ada. Sehingga saya rasa anggaran yang tersedia itu untuk laksanakan kegiatan prajabatan sampai penutupan untuk makan, minum, dan lain-lain," jelasnya.

Bupati juga memberikan penjelasan terkait hak keuangan yang diterima CPNS selama mengikuti proses prajabatan. Menurutnya, ketentuan mengenai besaran hak tersebut telah diatur secara nasional dan berlaku di seluruh Indonesia.

Ia meminta para peserta memahami mekanisme pengelolaan keuangan dan penyesuaian status kepegawaian sesuai aturan yang berlaku. Aner juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bermaksud mengurangi ataupun menahan hak pegawai.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa penerimaan CPNS merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membuka kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua (OAP), sekaligus mendorong pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Intan Jaya.

Namun, ia mengingatkan para CPNS agar membangun sikap disiplin, menghormati pimpinan, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara sesuai ketentuan.

Melalui arahan tersebut, Pemkab Intan Jaya berharap para CPNS tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga siap menjadi aparatur yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (sam)