SUGAPA – Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, S.Kom., SH., MH., menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lalai menjalankan tugas. Pada tahun 2026, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dituntut meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Aner saat memimpin apel gabungan ASN di halaman Kantor Bupati Intan Jaya, Sugapa, Selasa (10/3/2026).

Bupati menegaskan, penegakan disiplin berlaku bagi seluruh ASN tanpa membedakan jabatan, termasuk pejabat yang sedang menduduki posisi tertentu maupun pegawai yang tidak memiliki jabatan (nonjob).

Sanksi tegas telah disiapkan bagi ASN yang tidak menjalankan kewajibannya, mulai dari penahanan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga pencopotan dari jabatan.

“Pada tahun pertama kami sudah melakukan kesepakatan bersama antara pimpinan OPD dan seluruh ASN. Berdasarkan kesepakatan itu, saya tetap akan bertindak tegas kepada siapa pun yang tidak mengikuti aturan,” tegasnya.

Bupati Aner juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mengevaluasi kehadiran dan kinerja kepala bidang, kepala seksi hingga staf. Evaluasi tersebut akan kembali dilakukan pada Maret 2026 dengan meminta laporan langsung dari masing-masing pimpinan OPD.

Ia bahkan mengingatkan, apabila dalam tiga bulan pertama tidak menunjukkan peningkatan kinerja, pembayaran TPP akan ditahan.

Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat. TPP yang seharusnya menjadi hak pegawai perlu sejalan dengan tanggung jawab dan kinerja yang diberikan.

“Lebih baik TPP ditahan untuk digunakan bagi pembangunan lain daripada membayar orang yang malas bekerja. Orang yang rajin bekerja dengan yang tidak bekerja selama ini porsinya sama. Itu kurang adil,” ujarnya.

Selain disiplin kehadiran, Bupati Aner memastikan akan mengevaluasi seluruh jabatan yang telah dipercayakan kepada pejabat di lingkungan Pemkab Intan Jaya. Pejabat yang tidak bertanggung jawab dan tidak melaksanakan tugas sesuai amanah dapat dikenai tindakan tegas, termasuk pencopotan jabatan.

Ia menegaskan, langkah penataan dan evaluasi jabatan tersebut akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum serta penerapan manajemen talenta.

Melalui kebijakan ini, Bupati Aner berharap seluruh ASN semakin profesional, disiplin, dan produktif sehingga anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya. (ppn)