NABIRE – Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Bupati Nabire mengakui masih banyak yang belum tersentuh oleh pelayanan pemerintah sebagai abdi masyarakat. Bahkan cenderung menimbulkan permasalahan baru, seperti tingginya angka kasus HIV/Aids, kemiskinan, keterisolasian dan terbatasnya lapangan kerja.    Demikian terang Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, dalam sambutannya pada acara penutupan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Nabire tahun 2014, Selasa (18/3) sore kemarin.  Dikatakan, Musrenbangda Kabupaten Nabire tahun 2014 telah terlaksana dengan baik. Dirinya selaku pimpinan di daerah ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada panitia, Bappeda sebagai penyelenggara, SKPD dan semua pihak atas kerja keras yang telah dicurahkan untuk membahas dan menyusun dokumen perencanaan tahunan ini. Bupati mengharapkan agar semua program pembangunan yang telah selesai dibahas, agar dirampungkan kedalam dokumen RKPD Kabupaten Nabire tahun 2015. Khusus untuk program-program yang akan dibiayai dari APBD Provinsi dan APBN. “Sebagai pimpinan daerah saya titip aspirasi masyarakat Kabupaten Nabire ini lewat bapak-bapak tim asistensi dari provinsi untuk ditindak lanjuti sesuai mekanisme perencanan yang berlaku,” tandasnya. Tambah bupati, kegiatan Musrenbangda yang secara rutin dilaksanakan oleh kita semua adalah merupakan suatu proses yang sangat penting. Tahap ini kita semua dituntut lebih fokus menyusun program pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.  “Saya mangajak kita untuk kembali mengevaluasi semua proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah tercinta ini selama kurun waktu empat tahun terakhir,” katanya. Katanya, ada begitu banyak program yang telah kita rencanakan dan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Tetapi masih banyak juga yang belum tersentuh oleh pelayanan kita sebagai abdi masyarakat. Bahkan cenderung menimbulkan permasalahan baru.  Seperti tingginya angka kasus HIV/Aids, kemiskinan keterisolasian, terbatasnya lapangan kerja, kerusakan lingkungan, pendapatan masyarakat yang belum merata, rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil dan masih banyak lagi. Untuk itu, menurut bupati, pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang memiliki ciri-ciri, pertama, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yakni dalam konteks pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Kedua, fokus dalam mengelola potensi atau setidaknya harus mengatasi masalah dan ketiga berkesinambungan, berkelanjutan, yakni bukan kepentingan sesaat atau orientasi proyek semata. Keempat, keterpaduan lintas sektor, yakni saling berhubungan dengan banyak sektor, bukan jalan sendiri-sendiri (parsial atau sepotong-sepotong) dan terakhir kata bupati memiliki ciri, berorientasi pada kebutuhan dan bukan keinginan.(wan)