NABIRE – Selama ini, sebagian masyarakat khususnya pasien di Badan layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire mengeluh dengan keluhan membeli obat di luar. Karena, persediaan obat di BLUD RSUD Nabire kurang.

Menanggapi keluhan tersebut, Apoteker Musa Malissa saat ditanyai proses pengadaan obat, baik itu di rumah sakit maupun Puskesmas selama ini, di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Senin (18/7) mengatakan kebutuhan obat-obatan untuk Puskesmas disediakan oleh Dinas Kesehatan, seperti di Kabupaten Nabire disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Sedangkan kebutuhan obat untuk rumah sakit pengadaannya oleh rumah sakit itu sendiri. 

Oleh sebab itu, perlu dipertanyakan, pengadaan obat di BLUD RSUD Nabire apakah pengadaan sendiri melalui E-Katalog atau dipercayakan kepada pihak luar, pihak ke tiga.

Mantan Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten ini mengungkap, Musa Malissa menjadi orang pertama di seluruh tanah Papua yang merintis pengadaan obat lewat E-Katalog. Saat itu ditentang karena terobosan baru, tetapi akhirnya berhasil melakukan pengadaan obat-obatan sesuai kebutuhan Kabupaten Nabire.

Pencetus pengadaan obat melalui E-Katalog menjelaskan, pengadaan obat melalui E-Katalog, harga obatnya sama di seluruh Indonesia. Ketika kontak ke E-Katalog, informasi obat-obatan yang tersedia di pabrik farmasi akan muncul semua  di E-Katalog sehingga kebutuhannya bisa pesan melalui e-katalog.

Tetapi, kata Musa Malissa, apabila ada utang pengadaan obat-obatan melalui e-katalog, agak sulit untuk memenuhi permintaan. Karena, masih ada utang. E-Katalog akan memenuhi permintaan setelah utangnya dibayar,

Selain belanja obat-obatan melalui e-katalog, Musa Malissa menambahkan bisa juga dipercayakan kepada pihak lain di luar rumah sakit seperti PBF.

Musa Malissa membandingkan antara pengadaan obat melalui e-katalog dan pihak luar. Pengadaan obat-obatan melalui e-katalog, tentunya harganya sama di seluruh Indonesia sehingga harganya agak murah dibanding diadakan oleh pihak luar, seperti PBF harga berbeda. Demikian juga halnya, pemenuhan kebutuhan, belanja langsung ke e-katalog bias mendapat obat-obatan sesuai kebutuhan dan pengadaan obat-oban dari pihak luar bisa jadi berkurang jumlahnya.

Dengan adanya dua model pengadaan obat-obatan tersebut, Musa Malissa juga mempertanyakan, apakah pengadaan obat-obatan kebutuhan BLUD RSUD Nabire dengan e-katalog atau mempercayakan pihak lain.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire ini menambahkan apabila BLUD RSUD Nabire mempercayakan  pihak luar dan ketika ada utang, apakah kepercayaaan untuk pengadaan obat-obatan kepada pihak luar lainnya bias diterima, tentu tidak. Karena ada utang dan pengusaha siapapun tidak mau tanggung resiko.

Musa Malissa yang “kenyang” dengan masalah kesehatan ini mengatakan, untuk menganalisis kebutuhan obat-obatan dasar misalnya, kebutuhannya diperhitungkan dengan membandingkan kasus penyakit yang menonjol dan kurang selama tiga tahun ke belakang. Rumah Sakit seharusnya memperhitungkan kebutuhan obat-obatannya berdasarkan perkembangan penyakit selama tiga tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, jika pasien di BLU RSUD mengeluh membeli obat di luar karena tidak obat-obatan di rumah sakit, Musa Malissa mempertanyakan patokan perhitungan kebutuhan obat-obatan di BLUD RSUD Nabire berdasarkan kebutuhan obat-obatan selama tiga tahun sebelumnya ataukah tidak. Hanya manajemen BLUD RSUD Nabire tahu dan bias menjawab hal ini.

Musa Malissa menilai untuk menjawab kekurangan obat-obatan di BLUD RSUD Nabire, manajemen rumah sakit umum ini perlu dievaluasi. Dan apakah permintaan obat selama ini masih tersimpan di BLUD RSUD Nabire ataukah tiada bersamaan dengan pergantian pejabat di lingkungan BLUD RSUD Nabire. (ans)