Bicara PPI Nabire Harus Punya Data dan Cek DKP Setempat
NABIRE - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Nabire, Yance Pekey, S.Pi, MP menanggapi berita yang dilansir Papuapos Nabire d
Bagikan
NABIRE - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Nabire, Yance Pekey, S.Pi, MP menanggapi berita yang dilansir Papuapos Nabire dengan judul “PPI Nabire Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Nabire.” Kata dia, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Nabire bukan diabaikan atau dibiarkan. Tetapi hingga saat ini belum ada mitra yang bersedia membeli atau menampung semua jenis ikan tangkapan nelayan yang ada di wilayah ini.Kata dia, semua nelayan yang pulang mencari atau menangkap ikan tidak lansung mendaratkan perahunya di PPI. Sehingga untuk mengaktifkan kembali PPI Sanoba yang berada di wilayah Kampung Waharia Pantai hanya bisa dengan menghadirkan mitra yang siap membeli semua jenis ikan tangkapan nelayan atau masyarakat.“Yang mengelola PPI Nabire itu Pemda Kabupaten Nabire, tetapi pengembangan pembangunan fisik masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua melalui DKP Provinsi Papua,” ujar Kepala DKP Kabupaten Nabire, Yance Pekey, Kamis (4/7) di ruangan kerjanya.Lebih lanjut dikatakan, dalam pengembangan pembangunan kedepan Pemda Nabire tidak tinggal diam. Tetapi terus berusaha dengan cara setiap tahun mengajukan proposal guna pengembangan PPI Nabire yang lebih baik dan nyaman.Sementara terkait tanah yang hingga kini belum juga dapat digunakan, sesungguhnya itu tanah untuk pembangunan perumahan nelayan. Tetapi semua itu butuh waktu lagi untuk melakukan loby-loby. Dan dari hasil loby dan pengajuan proposal kini sudah ada titik terang. Sudah turun konsultan yang diutus langsung oleh Kanwil Perumahan Provinsi Papua.Dengan demikian DKP Kabupaten Nabire hanya bertugas mengoperasikan PPI. Sedang yang bertugas untuk pembangunan rehab maupun pembangunan fasilitas gedung baru masih menjadi tanggung jawab DKP Provinsi Papua.Sehingga kepada pihak manapun yang ingin dan telah berkomentar soal PPI Nabire, diharapkan untuk berkoordinasi dengan DKP Kabupaten Nabire. Jika ingin berkomentar harus mempunyai data yang akurat. Karena dikuatirkan jangan sampai anggapan orang DKP Nabire tidak bekerja dan memperhatikan PPI Nabire, sementara PPI itu merupakan dapur masyarakat Nabire. (des)
Bagikan artikel ini



