NABIRE – Masalah pengelolaan sampah di dalam kota Nabire menjadi masalah yang pelik di daerah ini. Mengharapkan pemerintah untuk menangani masalah kebersihan kotoran tak akan habis-habisnya karena dana yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, pengelolaan sampah sebaiknya ditangani swakelola dengan memberdayakan pemuda di setiap kelurahan, kampung dan lingkungan. Sekalipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire sudah menetapkan Perda tentang sampah, masalahnya tidak akan selesai jika tidak punya tempat pembuangan sementara (TPS) dan dana operasional pengelolaan sampah yang sangat kecil. Sampah bertebaran di mana-mana terutama di gang tengah masyarakat, akibat tidak adanya TPS sehingga warga membuang di sembarangan tempat.Wacana ini mengemuka dalam hearing antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire yang dipimpin Willem Kayame dengan perwakilan warga Distrik Nabire di Siriwini, Sabtu (21/4).Ketua Komunitas Peduli Nabire, Bentot Yatipai mengungkapkan, ketika Komunitas Amoye mulai mengangkat sampah di Pantai Nabire saja sudah mulai ada penilaian macam-macam terutama ada kecurigaan-kecurigaan yang bernuansa politik. Apalagi ketika komunitas pemuda mulai menyatukan persepsi dan membentuk wadah Komunitas Peduli Nabire (Pena), sudah mulai curiga kepentingan politik untuk mendukung satu kandidat Gubernur Papua atau ada muatan politik untuk calon anggota legislatif Nabire. Sementara itu, Yulga Numberi mengungkapkan pengalamannya menggalang kaum muda di Siriwini untuk mengangkat sampah di lingkungan tinggal. Ketika konsultasi dengan kelurahan untuk menarik pungututan sampah dari setiap keluarga, ditolak karena ada nuansa pungutan liar.Yulga mengisahkan, saat pemuda tangani kebersihan lingkungan, warga segan membuang sampah di sembarang tempat. Karena, kalau ketahuan, pemuda pasti marah. Dengan memberdayakan pemuda ikut menjaga kebersihan lingkungan, pemuda aktif di dalam lingkungan sehingga keamanan lingkungan juga terjaga.Seorang warga, Andreas mengungkapkan pengalaman salah satu kampong di daerah Jawa Tengah, di mana, sebuah yayasan mengelola sampah dengan sebuah pick up, memungut sampah dari rumah tangga. Yayasan tersebut menangih biaya angkut kepada setiap keluarga. Setelah beberapa tahun kemudian, yayasan tersebut bisa mengangkut sampah dengan beberapa truck ke tempat pembuangan akhir (TPA).Anggota dewan, Willem Kayame menilai menyerahkan pengelolaan sampah kepada pemuda ataupun kepada pihak ketiga, harus berbadan hukum agar ada acuan hukum yang jelas, harus ada legalitasnya. (ans)