NABIRE – Dinas Sosial Kabupaten Nabire menyalurkan bantuan sosial (Bansos) berupa beras dari cadangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire kepada warga miskin dan daerah zona merah paparan corona virus disease (Covid -19) ke setiap kampung dan kelurahan masing-masing 1 ton.

  Beras yang sudah tersalur ke kelurahan dan kampung, lebih dari 50 ton dari 95 ton yang dicadangkan Pemkab Nabire untuk penanganan tanggap darurat bencana non alam, Covid-19.

  Beras Bansos yang disalurkan pemerintah melalui Dinas Sosial, beragam tanggapan masyarakat. Sebagian besar masyarakat berasumsi, beras yang disalurkan melalui kampung merupakan realisasi beras bantuan pemerintah pusat ke daerah-daerah dalam masa pandemi corona. 

  Oleh sebab itu, tak mengherankan jika Bansos beras yang disalurkan Pemkab Nabire tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga di kampung dan kelurahan khususnya di setiap rukun tetanggga (RT).

  Karena, menurut pantauan media, warga berasumsi, beras Bansos ini diberikan kepada seluruh warga, tanpa membedakan status keluarga miskin dan keluarga mampu, karena disalurkan dalam masa tanggap darurat. Tidak membagi rata, warga mengamuk.

  Untuk membendung aksi dari warga, kepala kampung bersama aparat mencari solusi, jalan damai dengan membagi rata.  Beberapa warga di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat yang ditemui secara terpisah menuturkan, Bansos beras yang diserahkan pemerintah kepada warga, tidak cukup. Karena, jumlah warga satu RT saja lebih dari 200-300 orang. Kalau mau bagi rata, tidak cukup untuk semua warga. 

  Salah seorang tokoh penggerak kelompok tani di Kampung Wadio menuturkan, kalau 1 ton saja tidak cukup. Karena, warga di satu RT saja hampir 300 orang, apalagi warga di pemukiman baru.  Kondisi yang serupa juga dialami di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar.

  Karena Bansos beras sebanyak 1 ton tidak cukup untuk membagi seluruh warga di Wiraska, warga setempat mengaku aparat setempat tidak membagi beras Bansos tersebut kepada warga tetapi ditahan di kantor kampung. Beras tersebut akan dibagikan kepada warga setelah adanya beras Jaring Pengaman Sosial (JPS). Lain di Kampung Wanggar Sari, Distrik Wanggar.

  Pembagian beras Bansos, aparat setempat mensiasati untuk membagi kepada semua warga, hanya keluarga pegawai negeri sipil, tidak diberikan. “Kalau, PNS kami tidak kasih, warga lain kami bagi rata,” tutur Sekretaris Kampung Wanggar Sari.  Sementara di Kampung Pagouto, Distrik Yaro, kepala kampung dan aparat membagi rata kepada setiap keluarga. Beberapa warga yang dihubungi menjelaskan, beras sudah dibagi rata untuk seluruh keluarga.(ans)